TERNATE – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD I) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada 16 Maret membuat Edi Langkara memiliki peluang dalam pertarungan Ketua DPD I Golkar Malut.

Penundaan tersebut membuat Edi memiliki kesempatan untuk memenuhi syarat dukungan sebanyak 30 persen atau sebanyak lima suara, sebab beberapa waktu lalu stering komite Musda Golkar menyatakan Edi belum memenuhi syarat dukungan 30 persen tersebut. Namun saat di konfirmasi, Minggu (08/03), Edi Langkara yang juga sebagai Bupati Halteng  menyatakan 30 persen suara syarat dukungan dirinya telah terpenuhi, bahkan melebihi.

Menurutnya syarat dukungan 30 persen akan diserahkan  di saat pembukaan Musda dan pada saat pimpinan sidang Musda telah terpilih. “Semua telah siap dan lengkap, tinggal di serahkan saja, saya memiliki sembilan suara dukungan yang terbagi atas 6 DPD II,  ditambah dengan 2 suara ormas dan saya, namun jika tambah lagi suara DPP,  maka akan menjadi 10 suara,” kata Edi. Walaupun demikian, Edi tidak mau membeberkan dukungan 6 DPD kepada dirinya.

Ia menambahkan, penundaan Musda di akibatkan oleh kesiapan tidak memberikan keyakinan kepada DPP partai Golkar serta panitia penjaringan dan teknisnya, tidak dilaporkan sehingga berujung penundaan. “Saya mencermatinya seperti itu, karena secara politik pihak tetangga sebelah harus memahami,” terangnya.

Sehingga dengan adanya penundaan tersebut, pihaknya mengajak para kader partai dapat melihat dari batas kebawah. “Karena keterwakilan tidak absolute pada foters, berbeda dengan pilkada, pada pilkada foternya adalah personality, namun demokrasi keterwakilan seperti Musda ini, maka mempertemukan keterwakilan antara bawah dan atas, walapun penundaan ini masih dalam kategori via lisan, namun pasti ada bentuk resmi melalui surat yang akan dilayangkan ke DPD I partai Golkar Malut,” katanya.

Dengan demikian substansi demokrasi keterwakilan, harus mempertemukan elit dan pelaksana di daerah, sehingga nantinya melahirkan keputusan politik. “Artinya lebih tinggi adalah ketua umum, jika mereka mengatakan (Alien) mendapatkan restu dari DPP yakni Kahar Muzakir, dirinya menegaskan mendapatkan dukungan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, sehingga jika mereka mengatakan dapat restu, itu dari mana,” ucapnya. Kata dia, dukungan yang diberikan langsung dari Ketua Umum Airlangga untuk memimpin DPD I partai Golkar Malut, sedangkan kandidat yang lain tidak sama sekali. Untukitu dirinya menjaminkan kepada seluruh kontestan Pilkada 2020, tidak dikenai mahar politik. (cr-03)