TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD ) I Partai Golongan Karya Maluku Utara (Malut), Rabu (18/3)  menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dua versi secara bersamaan. Kubu Alien Mus menggelar di Dafam Hotel, dimana Alien terpilih sebagai ketua DPD I Maluku Utara, Sedangkan Kubu Edi Langkara digelar di hotel Boulevar dan Sukur Mandar terpilih sebagai ketua DPD I  Golkar Malut.

Pada Musda tandingan di Hotel Bolivard itu, Sukur Mandar berhasil  mengalahkan Badarudin Gailea dan Hasyim Abdul Karim. Edi Langkara yang digadang-gadang akan menang dalam Musda tersebut,  mengundurkan diri, Alasan pengunduran diri Edi, sejauh ini belum diketahui. Namun menurut Edi, siapapun yang menang dalam Musda tandingan tersebut,  dia tetap mendukungnya. “Sejauh ini kami belum mendapatkan alasan yang jelas mengenai pegunduran Edi langkara, namun apapun hasilnya, Edi selalu berada di belakang kami,” kata Ketua Panitia, Badarudin Gailea

Setelah pengunduran Edi dari bursa pencalonan, forum Musda tandingan bersepakat untuk memenangkan dan mengangkat Sukur Mandar sebagai Ketua DPD I Malut secara aklamasi. Dalam Musda tandingan tersebut, Hamid Usman yang mewakili DPP mengatakan,  dirinya diberikan mandat untuk membuka Musda atas nama DPP setelah melakukan konsultasi ke DPP melalui Erwin,  Asis Samsudin serta Edi Langkara yang juga termasuk pengurus DPP yang sah. Ketika ditanya SK untuk pelaksanaan Musda tandingan, Hamid mengaku tidak memiliki SK, tetapi hanya melalui telpon, menurutnya itu juga sah saja,  karena jika dibawa ke pengadilan maka memiliki kekuatan hukum.“ walaupun melalui telpon,  tetapi hal tersebut bisa diuji keabsahannya jika dibawa ke pengadilan. Ada rekamannya,” terangnya.

Menurut mantan Sekretaris DPD I Golkar Malut itu, suara yang diberikan kepada Alien Mus pada Musda kubu sebelah itu merupakan suara yang tidak sah. Karena suara dari Plt tiga DPD II yakni Tidore, Halbar dan Haltim sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) 05 diganti menjadi Juklak 02 itu, bukan peserta Musda.  Hamid juga meragukan suara yang diberikan ketiga Plt pada Munas,  sebab menurutnya pada Munas pun Plt tak memiliki suara. “Yang jelas Plt itu bukan peserta,” tegasnya.

Sebagai formatur terpilih, Sukur Mandar mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan adalah konsulidasi total penyatuan kembali potensi tokoh Golkar yang sudah tidak berada pada struktur Golkar saat ini. Bahkan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin masuk menjadi kader partai Golkar. Selain itu, akan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi partai dengan melibatkan tokoh berpotensi di Malut dalam rangka menguatkan partai Golkar pada Pemilu yang akan datang.

Sukur menambahkan, akan mendorong dan merekomendasikan Edi Langkara sebagai calon Gubernur Malut pada Pilgub mendatang.  Dia juga mengaku tetap mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden yang akan datang. “Pokoknya yang terpenting, kami akan mendorong Ketua Umum kami menjadi Presiden kedepan,” tutupnya.

Sementara itu, pada musda di bela hotel, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) Rizal Malarangeng mengumumkan Alien Mus secara aklamasi sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut) Periode 2020-2025 dengan perolehan suara sebanyak 12 dukungan. 12 dukungan suara diantaranya, DPD Halteng, DPD Ternate, DPD Halut, DPD Halsel, DPD Taliabu, DPD Haltim, DPD Tidore, DPD Halbar, Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG), Hastakarya (Alhidayah, AMPI, Satkar Ulama, MDI, HWK), DPD dan  DPP

Rizal menyampaikan, sesuai dengan mekanisme partai Golkar, dengan suasana persahabatan serta kehangatan dan kemeriahan, dia menyampaikan selamat kepada kader muda Alien Mus yang berhasil kembali  memimpin partai golkar di Malut. Dia menambahkan, apabila kedepan ada berbagai target Pilkada, Pemilu, Pileg dan Pilpres ini semua merupakan tahapan yang akan dilalui.

Disinggung terkait Musda tandingan yang dibuat kubu Edi Langkara. Rizal menyampaikan, partai Golkar tidak mengenal Musda tandingan. Sebab yang secara sah adalah Musda yang ini, karena sesuai dengan prosedur dan mandat yang jelas,” Jadi tidak ada dalam ADRT kami serta aturan dan mekanisme etika partai Golkar yang namanya Musda tandingan.,” katanya.

Terkait sanksi, Rizal menyebut, itu adalah urusan mahkamah partai, karena ada majelis etik dalam partai Golkar yang berhak mengurus hal itu. Partai Golkar, katanya  adalah partai besar, partai yang paling tua di Indonesia, sehingga mereka bekerja bukan berdasarkan subjektifitas atau keinginan orang per orang, tetapi sesuai tata kerja organisasi dan institusi partai golkar. “Jadi partai Golkar bukan partai kaleng-kaleng,” tutup Rizal. (cr-03)