TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate bersama Pemuda Muhammadiyah kota Ternate, menggelar diskusi publik tentang Bacarita Demokrasi dengan tema ‘ Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota 2020 Ditengah Pandemi Covid-19’, di Istana Cafe, Rabu (26/08) malam
Kegiatan tukar gagasan publik terkait pemilihan Kepala Daerah itu menghadirkan pemantik Ketua KPU Kota Ternate M Zen A. Karim, Tokoh Muda Maluku Utara Ridwan Hamisi, Akademisi sekaligus Mantan Komisioner KPU Provinsi Malut Adji Deni, dan dimoderatori Zulkarnain Pina.
Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A Karim dalam pemaparannya menyampaikan, gelaran pemilihan kepala daerah di tengah pandemi sangat berpengaruh pada partisipasi pemilu. Untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, kata Karim, harus menjadi tanggung jawab bersama yakni KPU, Bawaslu, Akademisi dan peran pemuda.
“Tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di tengah pandemi, jangan hanya dibebankan ke KPU, tapi peran dari semua pihak sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Ternate, Abdul Najar, Tanggung jawab pelaksanaan Pilkada, bukan hanya KPU dan Bawaslu, tapi semua stakeholder wajib menjaga agar Pilkada berjalan aman, damai dan sejuk.
Abdul bilang, apalagi Pilkada tahun ini sangat berbeda, karena Pilkada sekarang berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menyita seluruh perhatian semua stakeholder, sehingga kewajiban sebagai elemen pemuda memiliki tanggung jawab yang sama. “ Ini baru pertama kali di Indonesia Pilkada dilaksanakan ditengah bencana non alam, maka mari bersama dengan penyelenggaraan selalu memberikan kegiatan inovasi yang positif,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengingatkan agar KPU dan Bawaslu Kota Ternate selalu berkoordinasi dalam setiap tahapan Pilkada, karena mereka memiliki penyelenggaraan di tingkat di bawahnya. “ Kita ketahui bersama sering terjadi kesalahan di lapangan, akibatnya dari kelalaian kita secara bersama,” jelasnya.
Sedangkan Akademisi sekaligus Mantan Komisioner KPU Provinsi Malut Adji Deni mengatakan, agenda ini adalah forum ilmiah penyerapan aspirasi dikalangan kaum muda yang menekankan integritas penyelengaraan, baik Bawaslu, KPU dan pendukung partai, aparat keamanan kemudian regulasi pemilu dan peserta pemilihan pemilu “ Jadi ada empat komponen yang perlu kita jaga level integritasnya lebih bagus lagi, karena pada Pilkada tahun 2015 itu tingkat partisipasinya agak menurun,” ujarnya.
Dikatakannya, bukan soal tingkat partisipasinya yang dipentingkan, namun hasil pemilu, sehingga tidak ada pelanggaran. Pelanggaran itu misalnya pelanggaran tentang kampanye, diantaranya ASN tidak berpolitik praktis dalam tahapan Pilkada.” Karena di Maluku Utara menurut data Bawaslu Malut itu tingkat pelanggaran ASN sangat tinggi pada bulan April dari hasil rilis data tersebut,” ungkapnya.
Sehingga Pemilihan tahun 2020 ini, diharapkan ASN tidak perlu lagi berada di wilayah itu. Karena mereka adalah orang-orang profesional dan telah diatur dalam undang-undang ASN tentang netralitas PNS.(cr-03)