TERNATE – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Ternate menyoroti terkait dengan sistem pengelolaan keuangan di Pemkot Ternate, pada  rapat paripurna ke 7 DPRD Kota Ternate dengan agenda pandangan fraksi DPRD tentang RAPBD-P tahun 2020,.

Anas U. Malik saat membacakan pandangan fraksi Golkar mengatakan, saat penyampaian nota RAPBD-P disebutkan upaya untuk melakukan berbagai penyesuaian dan pergeseran, baik pada komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan, serta pemenuhan beberapa kebutuhan yang urgen dan mendesak. 

“Seiring dengan itu, Pemerintah  Kota Ternate juga akan menekan belanja berupa pemangkasan sejumlah program dan kegiatan akibat pandemi covid-19, khususnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian/refocusing. Berkaitan dengan itu, Fraksi partai Golkar DPRD Kota Ternate menganggap penting untuk mengingatkan pemerintah bahwa upaya efisiensi dan pemangkasan program dan kegiatan sebisa mungkin tidak menyentuh substansi yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terutama di sektor  pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Sementara Junaidi Bachrudin darai Fraksi Demokrat menyebutkan, fraksinya mengusulkan, agar Pemerintah dan DPRD Kota Ternate dapat mengambil beberapa langkah solutif untuk optimalisasi PAD, diantaranya pemetaan pos-pos PAD baik itu Pajak maupun Retribusi, berdasarkan data yang akurat, bisa dipetakan pos-pos pendapatan dan jenis-jenis pendapatan mana yang bisa dieksplor, dan mana yang bisa ditangguhkan.

“Melakukan sinkronisasi dan bersinergi dengan  semua pihak baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan dalam rangka stabilisasi situasi ekonomi dan sosial di Kota Ternate. Misalnya terkait pemberian Bantuan Sosial untuk warga terdampak covid, serta pengembangan UMKM,” ungkap dia sembari mengatakan, menetapkan skala prioritas harus perlu mengetahui, mana pendapatan daerah yang bisa diutamakan untuk digenjot, mengingat sumber daya pemerintah daerah yang terbatas.

Hal yang sama juga disampaikan fraksi lain seperti fraksi Nasdem yang menyoroti kehadiran alfamidi dan indomaret

Menanggapi sorotan fraksi itu, Walikota Ternate Burhan Abdurahman  mengatakan, terkait dengan upaya peningkatan pendapatan, pihaknya sepakat dengan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar, bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap objek pajak dan retribusi yang terkena dampak covid-19 dan yang relatif stabil pada masa covid.

“Sehingga dapat diverifikasi target dan realisasi pendapatan yang akurat dan tepat sasaran, begitu pula terkait dengan pertanyaan Fraksi PKB dan Fraksi Adil Makmur bahwa apa yang menjadi alasan penurunan target PAD yang sangat drastis perlu kami jelaskan hal ini merupakan dampak langsung dari adanya Covid 19.

Selain itu juga pembatasan sejumlah aktivitas sektor jasa dan perdagangan pada beberapa bulan terakhir, walaupun saat ini kita telah memasuki masa transisi pemulihan melalui New Normal, namun belum sepenuhnya dapat mengembalikan aktifitas sektor jasa dan perdagangan secara normal terutama pada sektor perhotelan,” katanya. (cim)