Hibah Tanah Pemkot Ternate Kepada Polda Maluku Utara Dapat Dilakukan Walaupun Tanpa Persetujuan DPRD

M. Saiful Arsyad

Oleh : M. Saiful Arsyad

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sehingga terciptanya tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)dan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk menjamin terlaksananya Tertib Administrasi Pengelolaan BMN/BMD, Pemerintah telah mengeluarkan Regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Ternate telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Pengeloaan BMN/BMD sebagaimana disebutkan diatas dan terkait dengan Rencana Pemerintah Kota Ternate untuk menghibahkan 4 bidang tanah kepada Polda Maluku Utara, dengan nilai lebih dari 5 Milyar sesungguhnya dapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Pasal 55 ayat ( 3 ) huruf d yaitu :

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah/Negara berupa Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;atau

selanjutnya dalam Penjelasan PP 27 Tahun 2014, Pasal 55 ayat (3) huruf d:

Yang dimaksudkan dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara,masyarakat luas,rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan,termasuk diantaranya kegiatan pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk kepentingan umum antara lain salah satunya Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya dalam Permendagri 19 tahun 2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 331  :

(1) Pemindahtanganan barang milik Daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

a. Tanah dan/atau bangunan;atau

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah )

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,apabila:

d.diperuntukan bagi kepentingan umum; atau

Pasal 335 ayat (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagimana dimaksud dalam pasal 331 ayat (2)huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara,masyarakat luas, rakyat banyak/bersama,dan/atau kepentingan pembangunan,termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar Negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Selanjutnya secara limitatif dalam Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mengatur  bidang kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum yaitu ;

Pasal 335 ayat (2), Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:

huruf o, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

  1. Bahwa Persetujuan DPRD untuk pelaksanaan hibah tanah dan bangunan tidak tergantung pada berapa besar nilai Aset yang akan dihibahkan
  2. Persetujuan DPRD diperlukan untuk hibah selain tanah/ bangunan yang bernilai lebih dari 5.000.000.000 (Lima Milyard )
  3. Persetujuan DPRD tidak diperlukanuntuk hibah tanah/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014, pasal 55 ayat (3) huruf d beserta penjelasannya, jo Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari uraian ketentuan yang mengatur tentang hibah Barang Milik Negara/Daerah sebagimana tersebut diatas maka menurut hemat penulis,terkait rencana hibah 4 (empat)  bidang tanah Pemerintah Kota Ternate kepada Polda Maluku Utara semestinya dapat dilakukan secara langsung walaupun tanpa mendapat persetujuan DPRD. Demikian semoga bermanfaat.(*) 

Komentar

error: Content is protected !!