Rekrutmen Tenaga P3K Ditunda

Kantor Bupati Morotai

DARUBA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Revi Dara, angkat suara terkait polemik tidak adanya rekrutmen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjan Kerja (PPPK/P3K) tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, yang kini banyak di kritik sejumlah pihak.

Kata Revi, alasan Pemkab Pulau Morotai belum merekrut PPPK/P3K karena belum ada kejelasan gaji. “Yang dipikirkan saat ini adalah masalah gaji, karena kemarin dilakukan refocusing maka DAU dipotong, sementara untuk pengangkatan P3K oleh Kementrian menyatakan bakal mendanai, namun hingga saat ini DAU tidak berubah. Dari dasar itulah, kita tidak berani, dan bakal ditunda tahun depan (tahun 2022,red),” jelas Revi saat dikonfirmasi wartawan baru baru ini.

Revi berjanji bakal berkoordinasi kembali dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kementrian harus menunjukan iniloh bahwa kami (Kementrian,red) transfer di DAU. ini salah satu nanti juga saya koordinasi ke Kementrian Pendidikan untuk mempertanyakan. Kita daerah bisa saja terima namun harus diikuti dengan kebijakan anggaran,” katanya.

“Terkait hal ini sudah saya sampaikan, ke BKD untuk follow up, setelah kuota ini tidak ada tambahan, maka untuk agenda fisiknya kita usulkan ditahun berikut,” sambung Revi. Ia mengaku, biasanya formasi setelah ditentukan seharusnya DAU sudah ada. “Sementara DAU tidak ada perubahan, bahkan pemotongan ada, sementara hari ini devisit mau bayar dengan apa dengan dasar itu lah kami tunda untuk penerimaan P3K,” terang Revi.

Ia memastikan, untuk tahun depan bakal dibuka kembali penerimaan P3K, hal ini dikarenakan kebutuhan wilayah. “Karena pembayaran gaji P3K setara dengan PNS, bukan kayak honorer yang dibayar Rp 1 juta hingga Rp 900 ribu saja kita kewalahan. Dengan kondisi keuangan saat ini, kita buat apa. Jika, Kementrian menanggung pembiayaannya maka sudah harus transfer melalui DAU, lewat DAU itu sudah terlihat,” timpalnya.

Pemkab, tambah Revi, tidak akan berani merekrut P3K bila mana tidak ada kejelasan gaji. “Jika kita terima kita mau bayar pakai apa, Bupati siapa yang mau barani dengan resiko seperti itu. Untuk formasi kita sudah di terima dan semua sudah siap. Namun disaat mau rekrut, tidak ada perubahan DAU, sementara untuk usulan kemarin sendiri sebanyak 300 orang,” tuntasnya. (fay)

Komentar

error: Content is protected !!