DPRD Ragukan Program 100 Hari Tauhid-Jasri

Walikota dan Wakil Walikota Ternate

TERNATE – DPRD Kota Ternate pesimis dengan  program yang menjadi prioritas dari Pemerintah kota Ternate selama 100 hari ini, terutama program  mengatasi masalah air bersih dan sampah, akan sulit direalisasi  apalagi dengan kondisi keuangan yang ada saat ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid mengatakan, PDAM terkendala dengan sumber air, penambahan sumber air di Ngade diharapkan dapat mendukung sehingga masyarakat dapat terlayani. Namun ternyata, ketika beroperasi justru debit air danau laguna turun sehingga diantisipasi dengan diatur pelayanannya secara bergilir.

“Sehingga ketika rapat dengan PDAM, komisi II meminta harus diambil langkah untuk penambahan sumber air yang baru. Karena kendala utama itu berkaitan dengan sumber air, sehingga masyarakat pada beberapa daerah ketinggian dan selatan belum bisa terlayani secara maksimal,” katanya, Selasa (08/06/2021).

Selain itu, kata Mubin, penataan organisasi atau kelembagaan itu juga menjadi salah satu penentu dalam pengelolaan PDAM.  Bahkan yang menjadi fokus pemerintah sekarang ini adalah komitmen mereka terhadap kebijakan 100 hari kerja.

“Karena ini programnya pemerintahan baru, maka ada prioritas di 100 hari kerja, padahal kalau target di 100 hari pertama tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Dan apakah bisa dalam 100 dengan kondisi keuangan saat ini terjadi bisa dicapai atau tidak, keinginan itu bagus, tapi harus dibarengi dengan kemampuan finansial kita,” ungkapnya. Menurut dia, jika tata kelola keuangan tidak dengan baik, jangan 100 tapi 2020 hari kerja pun maka akan sia-sia program 100 hari itu.

“Karena kita belum bicara air bersih, sampah, kemudian pengelolaan keuangan tidak main-main jangan 100 hari dalam setahun pun belum bisa normal dengan kondisi yang ada. Tapi ini janji ya harus diwujudkan, karena masyarakat akan tagih 100 hari kerja yang dijanjikan. Jadi bisa atau tidak soal pelayanan air bersih harus segera dilakukan, kemudian penataan sampah dan penataan pengelolaan keuangan juga harus,” terangnya.

Dia mengaku sangat pesimis, karena ketika program 100 hari kerja di awal pemerintahan yang disampaikan itu tidak melihat anggaran secara faktual, sebab bagi politisi PPP ini jika berbicara terkait dengan prioritas tidak lepas dari masalah anggaran.

“Karena program itu tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan, kalau hari ini difokuskan pada air bersih, harusnya apa yang disiapkan apakah hanya sekedar penataan struktur organisasinya saja atau kondisi yang lain yang butuh anggaran untuk di support, seperti pipa, kemudian sumber air yang ada ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dan hal ini harus dilihat dengan kemampuan keuangan daerah, ini harus dipertimbangkan jangan cuma semangat,” jelasnya.

Bahkan masalah sampah, lanjut Mubin seperti yang terjadi di pasar Bastiong dimana lokasi pasar itu sudah hampir mirip dengan tempat sampah, hal ini bagi dia membutuhkan armada dan tenaga, tapi semua itu membutuhkan anggaran. Begitu juga dari aspek pengelolaan keuangan yang mana retribusi pasar menjadi salah satu sumber PAD, namun penataan di pasar sudahkah dilakukan pemerintah, selain itu juga sektor pajak bumi dan bangunan yang mana bagi berkaitan dengan BPHTB bagi dia sampai kini belum ada langkah pemutakhiran data oleh pemerintah.

“Banyak yang harus diperbaiki, dan kita terkendala dengan anggaran, karena kita diminta mengurangi Rp 20 miliar, kemudian refocusing 8 persen atau kurang lebih Rp 45 miliar, kemudian harus bayar hutang yang tidak teranggarkan sekitar Rp 34 miliar belum lagi hutang multi years yang harus diselesaikan, ini yang harus di tata pemerintah ke depan,” tandasnya.

Dia kembali menegaskan, dengan kondisi yang terjadi saat ini, dirinya sangat pesimis Pemkot bisa merealisasi program 100 hari kerja.

“Saya pesimis walaupun semangat bagus, tapi kalau semangatnya kita mendukung. Tapi dengan kondisi yang ada kemudian langkah penataan juga belum jalan saya sangat pesimis, kecuali langkah penataan organisasi bukan hanya Dirut PDAM saja, tapi organisasi berjalan bagus itu baru bisa, belum lagi sampah dan penataan pengelolaan keuangan dengan dana transfer kemudian pendapatan kita seperti ini, jadi butuh daya gerak yang kuat,” tegasnya.(cim)

Komentar

error: Content is protected !!