Dinkes Minta Tambah Biaya Operasional RSD 4,2 Miliar

Kadis Kesehatan Kota Ternate

TERNATE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, mengusulkan biaya operasional Rumah Sakit Daerah (RSD) Ternate. Usulan tambahan anggaran itu disampaikan ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate sebesar Rp4,2 miliar mendahului APBD-Perubahan tahun 2021.

Untuk membahas usulan tambahan usulan anggaran itu, pada Kamis (10/06/2021) dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara Dinkes dengan Komisi III. “Biaya operasional yang Dinkes usulkan sebesar Rp4,2 miliar lebih harus dibahas dengan dewan,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy. Nurbaity mengatakan, untuk bangunan rumah sakit daerah  masih menggunakan bangunan puskesmas kota di Kelurahan Stadion. Dan pembangunan rumah sakit daerah baru rencana di bangun tahun 2022 di Kalumata.

“Pembahasan tadi mereka setuju, sehingga nanti disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) agar supaya bisa jalan,” ucapnya. Dikatakannya, Dinkes dan Komisi III sudah menyetujui itu, hanya saja tinggal menunggu persetujuan Wali Kota dan pimpinan DPRD.

Sementara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate merespon usulan biaya operasional rumah sakit daerah (RSD) Kota Ternate senilai Rp4,2 miliar itu, untuk dialokasikan mendahului APBD-Perubahan.

“Beberapa hal yang harus dikonkritkan, Dinkes mengusulkan biaya operasional rumah sakit daerah sebesar Rp4,2 miliar di tahun ini, harus masuk mendahului perubahan. Karena biaya operasional itu termasuk bayar air, listrik dan SDM,” kata Anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlaela Syarif.

Menurutnya, Komisi III bakal menyampaikan usulan ini ke pimpinan DPRD, pasalnya hal ini merupakan kebijakan masa transisi dari mantan Wali Kota Burhan Abdurahman ke Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, sehingga harus menyamakan persepsi.

“Komisi akan laporkan ke pimpinan, kan ini transisi kebijakan dari Burhan dan ke Tauhid. Kita mau samakan persepsi bagaimana pemerintahan Tauhid terhadap rumah sakit daerah. Kami juga sepakat, karena sangat urgen, kemudian ini pelayanan mendasar dan wajib melakukan pelayanan ke warga. Bahkan ini dilakukan program prioritas dan program unggulan yang harus direalisasikan. Problemnya ada redesain yang penting pemikirannya sama dulu,” jelasnya.

Dia menyebutkan, Ternate sangat membutuhkan rumah sakit daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan dasar masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. 

“Begitu juga banyak potensi PAD mulai BPJS dan Ternate penyumbang terbesar di provinsi, kalau kita punya rumah sakit tata kelola ke BLUD dan menjadi potensi daerah,” sebutnya. Namun hal itu kata dia, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti ke Banggar.  “Kalau biaya operasional tidak dipenuhi, rumah sakit daerah tidak bisa beroperasional,” tegasnya.(cim)

Komentar

error: Content is protected !!