Nasib Budaya Lokal, Antara Kenyataan & Substansi RPJMD

Busranto Latif Doa

Oleh : Busranto Latif Doa

(Pemerhati Sejarah & Budaya – Pembina komunitas;  KARAMAT, Ternate Heritage Society, PUSMAT Kota Ternate, dan Buku-Suba Instute)

Pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RPJMD pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Bila kita menakar substansi arah kebijakan pembangunan sektor kebudayaan oleh Pemkot Ternate yang tertuang dalam dokumen Ranwal RPJMD 2021-2026 yang nantinya akan disahkan menjadi pedoman penjabaran pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan, tampak sekali arah kebijakan pembangunan  sektor kebudayan sama sekali tidak menyentuh substansi yang seharusnya menjadi Isu Stragegis.

Isu Strategis yang dibangun tidak sinkron dengan data lapangan dan terjadi disorientasi pemahaman terhadap pengertian “budaya” dan atau “kebudayaan” dalam arti yang sesungguhnya. Padahal aspek ini sudah diamanatkan dalam 2 pedoman induk di atasnya, yakni Amanat RPJMN Tahun 2020-2024 pada Misi Pembangunan butir ke 5; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa) dan juga Amanat RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 diamanatkan pada Misi 2; “Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya dan Sejarah”, melalui 4 sasaran yang sudah dirumuskan.

Kemudian sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode tahun 2021-2026, yakni “Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan” dengan jargon; TERNATE ANDALAN, dan untuk mencapai Misi tersebut maka ditetapkan 8 butir Misi.  Misi yang terkait arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan dan aspek kultural muatan lokal lainnya tertuang pada butir ke 4 (empat) dan butir ke 8, yakni; 4). Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (Adat se Atorang). Dan 8). Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial.

Semua orang tahu bahwa narasi RPJMD secara redaksional adalah bahasa politis yang masih bersifat umum yang nantinya dijabarkan lagi di pentahapan selanjutnya pada Penyusunan Renja dan Penetapan RKPD SKPD dalam bentuk Prorgam Kerja SKPD terkait. Namun jangan kita berpura-pura lupa bahwa narasi-narasi kunci secara tekstual yang di muat dalam butir-butir Misi yang disusun juga ikut menentukan gambaran program apa saja yang akan dijabarkan pada tahap pelaksanaan. Narasi-narasi kunci dimaksud adalah rujukan cantolan yang menjadi argumen dasar menjabarkan program kegiatan.

Ditinjau dari aspek historis, dan diakui atau tidak, selain kota Tidore, kota Ternate juga merupakan urban community yang kondisi kota-nya masih punya identity budaya yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakatnya, terutama di wilayah kantong-kantong adat yang ada. Identitas  budaya ini sudah dikenali oleh orang luar sejak lama karena fakta perjalanan historis-nya yang panjang. Kota Ternate sebagai “urban community” sudah lama terbentuk, dan telah memiliki peradabannya tersendiri yang menjadi identitas budaya masyarakatnya.

Eksistensi Kesultanan Ternate sebagai “classic governance” merupakan warisan budaya induk dan menjadi instrumen utama kebudayaan Ternate. Istana Sultan (Kedaton) dan Mesjid Kesultanan (Sigi Lamo) yang masih berdiri kokoh hingga saat ini adalah monumen hidup dari sejarah perjalanan panjang kota ini. Kedaton dan Sigi Lamo sejak dahulu berfungsi sebagai sentra budaya Ternate, karena hampir semua kebijakan yang melahirkan peradaban orang Ternate yang bersumber dari produk dari hukum (adat) tidak tertulis (konvesi) selalu dimusyawarahkan dan ditelorkan oleh pendahulu dari bawah atap kedua tempat ini.

Ditinjau dari aspek historis, peran kota Ternate sebagai pusat perdagangan dan pusat peradaban di masa lampau, menggiring masyarakat kotanya harus berinteraksi dengan suku bangsa lain. Proses interaksi dan akulturasi budaya berbagai suku bangsa baik suku bangsa Nusantara maupun orang Eropa, Arab dan Cina terjadi di kota ini. Heterogenitas masyarakat Kota Ternate seperti sekarang, bukan hal baru di kota ini. Masyarakat kota Ternate yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan suku bangsa lain ini melahirkan system nilai yang akomodatif dan variatif, sebagaimana tergambar dalam kultur dan budaya lokalnya. Hal ini bisa kita lihat pada pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat dan juga bisa dilihat juga pada nilai-nilai keadaban yang tergambar dalam tata cara hidup dan pergaulan sehari-hari orang Ternate, seperti; adab menghargai tamu, adab bertamu, adab ketika bertemu di jalan, adab ketika duduk, adab saat makan, adab saat berbicara, adab bergaul, adab berguru atau menuntut ilmu antara (jo)guru dan murid, adab ketika berinteraksi dengan alam dan lingkungan, dan masih banyak lagi jika diinventarisir.

Walikota Ternate dan Wakil sebagai top leader pada pemerintahan Ternate modern saat ini adalah sebenarnya merupakan proyeksi dari leadership classic governance yang pernah eksis sejak ratusan tahun di kota ini. Yang membedakan hanya soal ruang dan waktu saja, tapi masyarakatnya itu-itu juga, yang memiliki struktur populasi yang sudah heterogenity sejak dahulu. 

Berawal dari terjadinya disorientasi pemahaman terhadap pengertian budaya dan atau kebudayaan yang sesungguhnya, dan terlepas dari faktor disengaja atau tidak, maka dalam Ranwal RPJMD 2021-2026 terdapat 4 (empat) catatan penting yang menjadi “diktum” tulisan ini, antara lain;

Pertama; Frasa-frasa kunci seperti “Kelembagaan Sosial” yang dinarasikan dalam dokumen RPJMD tidak mengarah ke pengertian budaya yang sebenarnya, melainkan aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan dan intensitas jumlah pelaksanaan event oleh kelompok tertentulah yang diartikan sebagai Kelembagaan Sosial. Sementara kota Ternate dengan identity budaya yang sangat kuat dan Lembaga Kesultanan dan unsur-unsur tetek-bengeknya sebagai instrumen utama budaya Ternate tidak diakomodir dalam narasi itu sebagai sasaran pembangunan sektor kebudayaan. Hal ini dikarenakan pemahaman Tim penyusun naskah terhadap pengertian budaya yang kurang tepat dan bias.

Kedua; Berawal dari kekeliruan pemaknaan di atas, juga esensi pemaknaan kota tua bersejarah ditambah lagi dengan tidak terinventarisirnya penetapan instrumen budaya suatu masyarakat, mengakibatkan Isu Strategis yang dibangun menjadi bias dan tidak tepat sasaran sehingga pada akhirnya hakikat pembangunan kota budaya dan bersejarah tidak dijabarkan dalam program kerja SKPD terkait.

Ketiga: Isu-isu Strategis yang dibangun pada narasi draft Rancangan Awal RPJMD 2021-2026, berbunyi “Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate” juga abstrak. Tampak tidak sinkron dengan substansi butir 3 dari Arah Kebijakan RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025. Oleh karena instrumen budaya utama yang ada tidak mendapat sentuhan sama sekali pada satu dasawarsa terakhir. Padahal Negara yang dalam hal ini Pemkot seharusnya hadir untuk menyelamatkan, memelihara dan melestarikannya.

Keempat: Dalam penyusunan dokumen RPJMD terkait bidang kebudayaan, Pemkot Ternate yang dalam hal ini Tim Ahli Penyusun seharusnya peka terhadap data riil kondisi gambaran umum daerahnya yang mana kota-nya masih punya identity budaya yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakatnya seharusnya menjadi perhatian Pemkot jikalau bicara soal pembangunan bidang kebudayaan. Memberi ruang kepada aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan dan intensitas pelaksanaan event juga baik, tapi jangan sampai mengesampingkan atau mengabaikan lembaga budaya murni. Instrumen budaya lokal ini yang semestinya jadi perhatian utama Pemkot Ternate.

Tidak perlu malu mengadopsi kebijakan Pemkot Tikep di pulau seberang sana yang menunjukan keseriusannya dengan melakukan program nyata yang didukung dengan anggaran yang layak, misalnya membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah koordinir Dinas Pariwisata Kota Tikep yang berkantor di dalam lingkungan Kedaton dan sekaligus mengurus segala pernak-pernik terkait pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya, termasuk tenaga ahli juru bahasa, sarjana sejarah, dll yang mampu menjelaskan tentang sejarah kedaton, sejarah Tidore secara umum kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal ini juga ikut mendongkrak sektor pariwisata daerah.

Walikota dan juga Wakil Walikota Ternate terpilih ini jika memiliki Good Will dan Political Will, semestinya tampil menjadi Agen Perubahan terkait persoalan yang satu ini. Walikota harus melakukan iventarisasi semua peninggalan kebijakan Walikota periode sebelumnya, karena visi, misi dan programnya sudah berbeda dengan pendahulunya yang selama kurang lebih satu dasawarsa tidak memberikan ruang kepada Kesultanan dan pernak-pernik adat istiadat di dalamnya untuk diangkat sebagai Isu Strategis pembangunan seltor kebudayaan ini. Jangan bicara banyak seakan sudah memberi nilai jual kota Ternate sebagai Kota Tua Bersejarah atau Kota Budaya jika Amanat RPJMN Tahun 2020-2024 dan Amanat RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 tidak diakomodir dalam RPJMD.  Omong kosong kampanyekan keluar jika hanya kegiatan aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan dengan intensitas jumlah kegiatan event terjadwalnya saja yang jadi perhatian sementara Lembaga Kesultanan sebagai instrumen utama budaya lokal diabaikan. Dalam RPJMD tidak ada perubahan soal ini, terlihat hanya copy paste saja dari kebijakan Walikota terdahulu.

Ada satu hal penting terkait regulasi sumber yang jadi pedoman yakni segera lakukan revisi dan atau pembaharuan terhadap Perda Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate. Perda revisi ini yang nantinya mengakomodir roh budaya lokal yang sesungguhnya, karena materi Perda Nomor 13 Tahun 2009 tersebut substansinya hanya sekedar menyebutkan dan mengakui saja. Simpulan dari substansi isi Perda tersebut hanya bersifat naratif informatif belaka. Banyak sekali aspek-aspek yang belum diakomodir dalam Perda ompong tersebut.

Jika benar-benar mau menginventarisir, banyak sekali aspek-aspek budaya lokal yang belum tersentuh oleh Pemkot yang semestinya diangkat jadi Isu Strategis yang mana Negara yang dalam hal ini Pemkot Ternate harus hadir demi pelestariannya. Hal tersebut disampaikan oleh 3 Ormas (KARAMAT, PUSMAT Kota Ternate dan Buku-Suba Institute) kepada DPRD ketika pada hari Rabu minggu kemarin dalam bentuk 13 halaman yang diberi judul; Pembobotan Isu Strategis terkait substansi Arah Pembangunan Bidang Kebudayaan oleh Pemkot Ternate dalam Dokumen Ranwal RPJMD 2021-2026.

Oleh sebab itu Walikota dan Wakil Walikota sebagai penentu pengambilan kebijakan tertinggi, dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Ternate bidang kebudayaan, seharusnya akomodatif dan berkeadilan mengingat populasi masyarakat yang dipimpinnya heterogen dan variatif. Perimbangan ini yang semestinya dipertahankan dalam setiap kebijakan Walikota dan Wakil terkait hajat hidup orang banyak ini. Skala prioritas itu mutlak diterapkan, tapi hindari diskriminatif, agar frasa “berkeadilan” dari visi Walikota dan Wakil Walikota dengan jargon Ternate Andalan menjadi tidak bias dan bisa mencapai sasaran sesuai harapan. Dalam ingatan kami dan juga masih tersimpan rapi dalam channel Youtube semua janji-janji kampnye masih bisa disaksikan lagi oleh masyarakat. Kita semua menunggu janji-janji politik itu. Semoga labelisasi “King of Lip Service” ala Ternate tak pernah ada.(*)

Komentar

error: Content is protected !!