TIDORE – Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH merupakan satu-satunya kepala Daerah di Indonesia yang didaulat menjadi pembicara dalam Webinar Kolaborasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) secara Virtual, Sabtu (18/9/21).
Acara yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara dan 3 Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Mekasar dengan mengusung tema “Menyingkap Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari Korporasi dan Pemerintah Dengan Pendekatan 7s McKinsey”.
Selain Capt. Ali Ibrahim, MH terdapat dua Narasumber lainnya adalah Dr. Rachma Fitriati, M. Si, M. Si (Han), Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Rozainbahri Noor, M. Bus, CHRO BUMN, H. R. Profesional di BUMN & MNC.
Capt. H. Ali Ibrahim yang juga merupakan mahasiswa S3 FAI UI, mendapat kesempatan membahas Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan atau Good Public Governance dengan Pendekatan Konsep 7s McKinsey di Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya, pemaparan diawali dari Dr. Rachma Fitriati yang memantik aspek teoritik konsep 7s McKinsey yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Rozainbahri Noor yang mengupas konsep 7s McKinsey dari sudut pandang korporasi.
Dalam pemaparannya, Ali Ibrahim mengatakan bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah saat ini sudah terlihat mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey. Lanjutnya, Good Governance yang diarahkan pada praktek pemerintahan menuju konsep korporasi bukan tidak mustahil akan terwujud sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi.
Walikota Tidore yang juga Ketua Apeksi Komwil VI memaparkan, dalam memimpin daerah selama 2 periode ini, tidak mudah menerapkan prinsip good governance, tetapi beberapa konsep 7s McKinsey telah dilaksanakan di Daerah, seperti bagaimana membangun system, staff dan style, Soal System misalnya, Pemerintah Daerah telah mendorong SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi Pemerintah Daerah.
Walikota dua periode ini juga menambahkan bahwa sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, Pemerintah Daerah Kota Tidore telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan Daerah, pada sistem tersebut, dibuat konsep “Lock System” dengan pola pengendalian anggaran yang sangat ketat sehingga sistem pencairan keuangan secara otomatis terkunci bila anggaran yang sudah dicairkan belum tertanggung jawab, selain itu pada pengelolaan barang jasa juga sudah menerapkan e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran anggaran.
Ali Ibrahim menjelaskan bahwa selain Sistem, ada konsep style yang bagi kami adalah “Pemerintahan Yang Melayani”, sehingga itu sudah menjadi brand Pemerintah Daerah, ‘meski tanpa uang, tanpa honor, PNS kami telah terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan prestasi, tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut.” Kata Ali
Ali Ibrahim juga menyoroti unsur Staf dalam konsep 7s McKinsey, bahwa pengembangan kompetensi aparatur terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan, “selain itu dirinya dan Wakil Walikota meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian tambahan penghasilan PNS, yang di Tahun 2021 dialokasikan sebesar 60 Milyar, Selain itu, dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah juga wajib meminta masukan dan pendapat dari sejumlah staf aparatur yang menjadi garda depan dalam “birokrasi yang melayani”. tandasnya
Walikota dua periode ini terus berpesan bahwa birokrasi tidak semestinya hanya bersifat komando dan asal perintah, tetapi pikiran dan gagasan cemerlang dari bawah itulah yang menjadi kontribusi paling besar dan berharga dalam pengambilan kebijakan Daerah, sehingga hal ini dilakukan harus melalui proses bottom up, keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Tidore Kepulauan. (ute)