DARUBA – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Perjuangan untuk Petani Indonesia (Anak Petani) Pulau Morotai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Dinas Pertanian (Distan) Pulau Morotai, berakhir ricuh.

Pantuan awak media, sebelum pecah kericuhan, sempat terjadi adu mulut antara masa aksi dengan Kapolsek Morotai Selatan, AKP Aris A.B di halaman kantor Distan. Massa aksi lalu dipaksa keluar oleh aparat kepolisian dan Satpol PP dari halaman kantor.

Adu mulut kedua pihak terus berlanjut, hingga akhirnya ricuh. Keduanya pun saling serang, para aparat kemanan dilempari batu, dan pihak kepolisian pun membalas dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa. Dalam kericuhan tersebut, ada sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka.

Kapolsek AKP. Aris A.B saat dikonfirmasi wartawan mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Anak Petani Morotai tidak sesuai prosedur. “Aksi ini tidak sesuai prosedur, izin aksi mereka di tolak oleh Polres Morotai karena tidak ada yang Kordinator Lapangan (Korlap), semuanya mengaku Korlap,” ungkap Aris.

Menurutnya, ketidakjelasan penanggungjawab masa aksi di lapangan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain, secara regulasi, kata Aris, masa aksi belum mendapat izin, karena pemberitahuan aksinya di tolak. Selain itu diminta surat pernyataan demi keamanan namun mereka menolak. Ditanya poin-poin apa saja yang membuat pemberitahuan aksi ditolak, pihaknya belum menanyakan ke Polres Morotai.

“Saya belum tanyakan, tapi yang jelas saya dari pihak Polsek tidak ada pemberitahuan yang saya dapat dari Polres. Kalau kita biarkan, sementara kita belum menyusun pengamanan aksi sehingga bisa saja terjadi sesuatu antara masa aksi dengan pihak lain, hal ini yang kita kuatirkan,” katanya.

Sementara Korlap Aksi Anak Petani Morotai, Abdurahman Saidjadi, kepada wartawan mengaku untuk surat pemberitahuan ke Polres sudah dimasukan sejak Sabtu 25 September kemarin. “Padalah surat pemberitahuan aksi itu kami sudah masukan, namun masalah surat pernyataan itu dengan meterai 10.000 yang harus kami tandatangan, itu yang kami tidak mau karena yang kami tahu hanya surat pemberitahuan saja. Saat surat masuk kami sudah diambil dokumentasi, itu artinya surat pemberitahuan aksi walaupun ditolak, tapi secara pemberitahuan surat aksi itu sudah masuk kepada pihak yang berwajib,” jelas Abdurahman.

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Anak Petani ini terdiri dari gabungan organisasi kampus yakni Samurai, PMII, GAMHAS, SMI, LMND dan juga gabungan dari Fakultas Teknik, dengan tuntutan diantaranya meminta Dinas Pertanian secepatnya menyediakan alat transportasi pertanian. Sediakan lahan, dana, teknologi pendidikan dan infrastruktur pertanian kepada petani di Morotai. Pemda segera selesaikan seluruh masalah petani di Morotai. Pemda segera tuntaskan konflik sengketa tanah antara TNI dan masyarakat. Hentikan vaksinasi yang menghambat pemasaran hasil petani. Pemda segera lakukan sinkronisasi BUMDes untuk sektor pertanian.

Pemda segera ciptakan sekolah pertanian dan segera bentuk industri komoditi lokal di Morotai. Pemda harus hadirkan toko pertanian di Morotai. Laksanakan reformasi agraria. Pemda segera selesaikan masalah jalan tani di desa-desa yang belum terselesaikan. Naikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada hasil produksi pertanian hortikultura serta berikan bantuan alat untuk membongkar lahan pertanian. (fay)