Rangkap Jabatan Tidak Dilarang

Kantor Bupati Halmahera Barat

JAILOLO – Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Fransiska menyatakan, tidak ada aturan yang mengikat bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjabat dua jabatan sekaligus.

Serupa dengan Robert, yang menjabat sebagai salah satu Kepala seksi di Dinas PU, kini juga menjabat Kepala PDAM Halbar. “Jadi tidak ada aturan yang mengikat tentang ASN yang merangkap jabatan. Kalau torang (kita) mau lihat Pak Robert itu kan di perusahan swasta, jadi sah-sah saja,” kata Fransiska saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/09/2021)

Fransiska menjelaskan, Robert sebelumnya sudah dilantik sebagai Kepala seksi di Dinas PU beberapa waktu lalu, dan baru saja dilantik sebagai Kepala PDAM Halbar. “Jadi tidak ada masalah, walaupun jabatannya merangkap. Karena jabatan yang baru saja dilantik oleh Bupati dan Wakil Bupati itu adalah perusahaan swasta,” jelasnya.

Sementara itu, Robert yang dihubungi via telepon mengaku, pasca pelantikan sempat mendengar polemik terkait jabatannya. “Kemarin saya sempat dengar masalah ini, jadi ngoni (kalian) langsung ke BKD Halbar saja,” tandasnya.

Sebelumnya, PP 30/1980 melarang PNS untuk mendirikan atau memiliki perusahaan dan melarang PNS untuk menjabat sebagai direktur/komisaris (untuk PNS golongan tertentu). Namun, PP 30/1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PP Disiplin PNS. (ais)

Komentar

error: Content is protected !!