Kejati Dapat Dukungan Berantas Mami

Ruslan Kubais

SOFIFI – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), terkait uang makan minum (Mami) senilai Rp 10,9 miliar, mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sebelumnya datang dari Gamalama Corruption Watch (GCW) Malut bahwa dugaan kasus tersebut harus diusut lebih serius dan ekstra prima, juga datang dari anggota komisi IV DPRD Provinsi Malut Ruslan Kubais.

Ruslan kepada wartawan baru-baru ini mengaku, pihaknya mendukung penuh Kejati Malut untuk mengusut dugaan korupsi anggaran mami di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Malut. “Kejati tidak perlu ragu dan takut untuk menyelesaikan kasus korupsi dana mami di biro Umum dan perlengkapan,  usut sampai ke akarnya,” katanya.

Menurut dia, dugaan korupsi anggaran mami yang ditemukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2020 itu mencuat ketika Pansus LKPJ menggelar rapat dengar pendapat bersama Bappeda. Dalam rapat itu terungkap bukan kesalahan input data. “jadi sekarang DPRD menunggu hasil investigasi pihak kejaksaan. Biar semua terang, dan publik pun tahu kalau kejaksaan tinggi bekerja dengan sungguh-sungguh,” harap Ruslan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut Richard Sinaga menegaskan,  menyangkut penangan dugaan kasus korupsi uang mami, sejauh ini terus berjalan, bahkan penyidik telah melakukan pemanggilan kepada 11 orang.  “Mereka diantaranya dari pihak pengelola anggaran maupun pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga pihak lain dipanggil penyidik. Hal ini untuk membuat terang suatu permasalahan atau dugaan kasus yang sementara ditangani,” tandas Richard.    

Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi di biro umum itu mencuat ketika Gubernur Maluku Utara menyampaikan LKPJ 2020 dalam rapat pertanggungjawaban di DPRD. Dalam laporan tersebut, DPRD menemukan beberapa item anggaran di biro umum yang dianggap janggal. Diantaranya realisasi penyediaan makan minum Rp 9.946.757.840, dari total anggaran Rp 10.946.658.000. Kemudian anggaran penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor senilai Rp 1,3 miliar yang realisasinya hanya Rp 1,1 miliar. Kejanggalan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan maupun dibuktikan hingga batas waktu akhir konfirmasi. (dex)

Komentar

error: Content is protected !!