TIDORE – Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, November 2021 lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, kembali berkonsentrasi menuntaskan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), diantaranya Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

“Untuk Ranperda terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum ini hanya dilakukan perubahan status hukum dengan menggantikan nomenklaturnya yang sebelumnya PDAM akan berubah menjadi Perumdam,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati saat dikonfirmasi, Selasa, (7/12/21).

Sementara Ranperda tentang retribusi, kata Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tikep ini, pihaknya akan lebih fokus kepada penertiban aset dan kekayaan daerah.

Sehingga pada wilayah-wilayah yang masuk sebagai aset kekayaan daerah, seperti Cottage di pulau Maitara, tempat parkir di setiap pelabuhan dan pasar, beserta 1 gudang di Pelabuhan Trikora dan 2 gudang di depan Pelabuhan Trikora. Tujuannya agar kedepan, Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan dapat meningkat.

“Kami targetkan sebelum penutupan masa sidang itu sudah bisa diparipurnakan, sehingga pada tahun 2022, itu pemerintah daerah sudah bisa menjalankan 4 ranperda ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mochtar mengaku terkait dengan pembahasan 4 Ranperda, tidak perlu lagi dikonsultasikan dengan Kementerian, hanya saja, untuk Pansus yang menangani Ranperda Retribusi, perlu meninjau setiap lokasi yang masuk dalam aset kekayaan daerah.

“Penutupan masa sidang direncanakan 30 Desember, dan pembukaan masa sidang pertama itu 2 Januari, saat ini kita belum keluar daerah karena sedang mempersiapkan reses di tanggal 25 Desember,” tambahnya. (ute)