TERNATE – Pemerintah Kota Ternate mengklaim Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate sampai pada akhir tahun 2021 jauh lebih baik, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, karena jika pada tahun sebelumnya sampai akhir tahun banyak kegiatan yang tidak bisa dicairkan karena kondisi keuangan tidak mencukupi.

Bahkan tak jarang Pemkot Ternate harus berhutang seperti di akhir tahun 2020 Pemkot berhutang sebesar 35 miliar, yang akhirnya mengganggu postur APBD di tahun 2021. 

Beruntung di akhir tahun 2021 Pemkot tidak punya hutang ke pihak ketiga, dimana seluruh permintaan yang diajukan oleh OPD ke BPKAD sampai 31 Desember seluruhnya bisa terbayar, baik kegiatan rutin OPD maupun pihak ketiga, bahkan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar 5 sampai 6 miliar.

Kabid Kasda BPKAD Kota Ternate Amirudin Abd Hamid mengatakan, sampai dengan 31 Desember 2021 permintaan dari OPD yang masuk ke BPKAD mencapai 17 miliar, baik rutin maupun proyek, namun hal itu bisa diselesaikan seluruhnya karena pada 30 Desember 2021 ada dana transfer DBH pusat yang masuk sebesar Rp.20 miliar.

“Itu DBH pusat yang kurang salur, karena dana kurang salur pada tahun 2021 itu sebesar Rp.30 miliar dan ternyata dana itu disalurkan. Dimana pada pertengahan November Rp8 miliar, kemudian di 24 Desember disalurkan 2 miliar dan pada 30 Desember akhirnya disalurkan semua sebesar Rp.20 miliar jadi kurang salur Rp.30 miliar itu semua disalurkan,” katanya pada Sabtu (1/1/2022).

Dengan begitu kata Amir sapaan akrabnya menyebutkan, sebelumnya skema terkait hutang itu akhirnya bisa diselesaikan seluruhnya pada 2021, bahkan sampai di tutup tahun, pihaknya mencairkan sebesar Rp.17 Miliar sesuai dengan permintaan OPD yang masuk ke BPKAD.

“Bahkan sisa pembayaran multi years yang jadi tanggungan pada tahun 2021 juga kita bisa selesaikan sekitar Rp1 miliar lebih,” sebutnya.

Menurut dia, seluruh rutin OPD yang masuk, baik itu insentif RT/RW, posyandu, kemudian petugas kebersihan seluruhnya termasuk honor kegiatan di OPD dan juga honor vaksinasi dan satgas covid-19 terbayar pada 2021. “Yang di minta itu semua dibayarkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan dibayarkan semua permintaan OPD itu dapat mengurangi beban di 2022, karena sudah tidak ada hutang yang terbawa. Karena permintaan yang masuk ke BPKAD itu seluruhnya di selesaikan sedangkan untuk TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun ini.

“Jadi sampai akhir tahun itu kita bawa bukan hutang tapi SILPA, jadi awal tahun itu saldo yang kita miliki itu sebesar 5 sampai 6 miliar, karena di akhir tahun itu ada tambahan dari PAD juga yang masuk, tapi kalau DAU awal tahun itu pada tanggal 3 Januari baru masuk,” tutupnya. (cim)