TERNATE – DPRD Kota Ternate meminta agar pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) tahun 2022 harus lebih di maksimal, dimana Kabag Pemerintahan diminta untuk mempercepat Perwali terkait dengan DPPK.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusli mengatakan, selama ini perwali terkait juknis untuk DPPK nanti pada akhir tahun anggaran baru keluar, hal ini kemudian mempengaruhi pencairan DPPK.

“Ini harus jadi evaluasi, sehingga ke depan sebelum APBD disahkan juknis DPPK sudah harus ada, atau bersamaan dengan pengasahan APBD,” katanya pada Selasa (4/1/2022).

Menurutnya, jika Perwali tentang juknis keluar lebih awal, maka pengelolaan anggaran DPPK dapat dimulai pada awal tahun anggaran atau paling lambat triwulan pertama, karena keterlambat juknis mempengaruhi pencairan DPPK bahkan kadang pencairannya di November.

Untuk itu dia meminta Kabag Pemerintahan Pemkot Ternate yang baru dilantik sudah harus mempersiapkan juknis DPPK dan pada bulan Januari 2022 ini harus tuntas.

“Karena juknis ini jadi pegangan, sebab kalau DPPK dicairkan tapi pelaksanaannya belum bisa jalan karena DPPK direvisi, ini harus jadi bahan evaluasi dari Kabag Pemerintahan yang baru,” sebutnya.

Yamin juga mengharapkan, adanya pengawasan DPPK karena ini berkaitan dengan partisipatif, jangan dijadikan orientasi untuk mencari keuntungan melalui proyek dengan menggunakan DPPK. “Karena DPPK ini bukan proyek, jangan sampai keuntungannya melebihi proyek itu jadi persoalan di lapangan, makanya harus ada pengawasan dari kecamatan, sebab ada anggaran kalau tidak salah sebesar 2 persen diperuntukan untuk monitoring dari kecamatan, makanya harus dimaksimalkan oleh camat, sehingga DPPK betul-betul tepat sasaran, kita belajar dari pengalaman sebelumnya itu temuan dari Inspektorat maupun BPK cukup besar, jadi juknis ini jadi bahan evaluasi dari Kabag Pemerintahan yang baru,” tegasnya. (cim)