DARUBA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pulau Morotai menggelar acara serah terima jabatan Ketua Antar Waktu DWP Pulau Morotai masa bakti 2019-2024 di gedung Islamic Center Daruba, Kamis (20/1/2022).
Di kesempatan itu, juga digelar musyawarah cabang ke 4 DWP Pulau Morotai, dengan dihadiri langsung oleh Ketua DWP Provinsi Maluku Utara, Dramawati Samsudin.
Diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua Umum DWP Nomor SK/03/2022, tentang pengesahan ketua antar waktu DWP Pulau Morotai masa bakti tahun 2019-2024, serah terima jabatan Ketua Antar Waktu DWP Pulau Morotai dilakukan oleh Afrifa A Thomas kepada Nurlela Muhammad Umar Ali, dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori pertanggungjawaban.
Dalam Sambutan Ketua DWP Provinsi Malut Darmawati Samsudin, mengucapkan selamat kepada Nurlela Muhammad Umar Ali yang menjadi Ketua Organisasi DWP Pulau Morotai masa bakti 2019-2024.
“Kami berharap Ibu dapat bekerja sama dengan pengurus yang ada untuk membantu pemerintah sebagai mitra Kerja DWP dengan menyusun program kerja yang berorientasi kemasyarakatan, melakukan MoU dengan Instansi terkait sesuaikan dengan Program Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial budaya,” tutur Darmawati.
Sementara Ketua DPW Pulau Morotai, Nurlela M Umar Ali, dalam sambutannya mengatakan dalam hal pemilihan Ketua DWP pada semua tingkatan tidak lagi dipilih secara demokrasi, namun penunjukan secara langsung menyesuaikan dengan jabatan suami, baik sebagai Sekda maupun kepala SKPD di wilayah masing-masing.
Nurlela juga berharap, musyawarah daerah ke 4 berjalan dengan baik, dan menghasilkan program-program unggulan, dan kegiatan yang bisa bermitra dengan organisasi perempuan lainnya dan Pemda Pulau Morotai, serta rencana strategis untuk lima tahun kedepan.
“Saya mengajak kita semua marilah kita saling bahu membahu, bekerja secara arif, bijaksana, profesional, dan penuh keteladanan. Mari kita gali dan berdayakan potensi organisasi yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi DWP,” ucap Nurlela.
Di kesempatan itu, Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, juga berharap dalam musyawarah nanti, bisa memasukan isu-isu aktual yang menjadi perhatian dari pemerhati perempuan, guna mendorong ketahanan keluarga.
DPW, kata dia, adalah organisasi non politik. Perserikatan ini merupakan wadah berkumpulnya keluarga ASN. Namun organisasi ini diharapkan mampu memproduksi program yang emansipatif. Yang artinya memberdayakan anggota.
“Ketika bicara pemberdayaan, kita mesti jeli melihat kondisi riil dalam tubuh organisasi. Hakikat berorganisasi adalah membangun posisi tawar. Kapasitas diri dan level ekonomi sering kali menjadi sebab ketidak berdayaan. Untuk itu, organisasi ini hendaklah menjadi organisasi pembelajaran untuk pemberdayaan. Saya rasa lewat rumusan program nantinya, dapat dimasukan kegiatan yang melahirkan efek yang menggerakan produktifitas ekonomi keluarga, serta pelatihan-pelatihan untuk menciptakan dan meningkatkan keterampilan berwirausaha,” harap Asrun.
Tambah Asrun, hal ini penting dilakukan karena sepanjang usia DWP, masih sering ditemui kegiatan yang monoton dan terkesan menyapu rata urgensi masing-masing anggota. Padahal kenyataannya berbeda. “Itulah mengapa kita tidak boleh memaksa akan kehendak dari atas, tapi bagaimana memperhatikan aspirasi dari bawah,” katanya.
“Karena kita belum pernah meneliti persoalan masing-masing anggota. Tanpa kita ketahui mungkin setiap orang yang hadir, atau tidak hadir disini, punya kesunyian masing-masing,” tutup Asrun. (fay)