Namun masih ada tantangan yang harus dituntaskan di tahun- tahun mendatang. Tantangan itu adalah angka kemiskinan dari sisi kuantitas berada di urutan kedua dan secara kualitas berada di urutan ke-4 se-Provinsi Maluku Utara.  “Tantangan ini yang harus kita jawab melalui APBD Tahun Anggaran 2023,” tuturnya.

APBD tahun anggaran 2023 lanjut Munadi harus mampu menekan angka kemiskinan, harus mampu membuka lapangan pekerjaan pada sektor-sektor lain, harus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan. 

“Soal ini harus terintegrasikan perencanaan kegiatan dan anggaran masing-masing OPD,” benarnya.

“Pertanyaannya, berapa persentase capaian yang sifatnya peningkatan dan penurunan dari setiap masalah yang termuat dalam bentuk perencanaan anggaran dan ditargetkan terealisasi di tahun 2023,” ujarnya lagi.

FNGR menyadari tahun 2023 fase transisi. Dimana perencanaan dalam bentuk RPJMD juga sifatnya transisi. Apalagi sampai saat ini dokumen penting tersebut belum diterima. 

“Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada kita Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023 itu targetnya apa yang di breakdown dalam kebijakan anggaran atau APBD 2023,” tandasnya.

RAPBD tahun 2023 yang disampaikan, fraksi NasDem-Gerakan Rakyat mengapresiasi ada peningkatan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Peningkatan pendapatan itu menunjukan bahwa kita benar-benar bekerja mengoptimasi sumber-sumber pendapatan yang kita miliki,” urainya.