TERNATE – Sejumlah guru honorer daerah dan guru pegawai pemerintah dengan penjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Halmahera Barat mengeluhkan terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji mereka, hal ini disampaikan disaat reses anggota DPRD Provinsi Malut Dapil Ternate-Halbar Abdul Malik Sillia belum lama ini.
“Dalam reses kali ini, kita menyerap aspirasi berkaitan dengan masalah pendidikan, baik sarana prasarana pendidikan serta kesejahteraan guru. Misalnya, gaji guru honor daerah (Honda) yang belum terbayar, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sampai saat ini belum terbayarkan. Kemudian ada tunjangan lain, seperti tunjangan nonsertifikasi, tunjangan daerah terpencil, itu yang disampaikan ke kami saat reses,” katanya, pada Selasa (7/2/2023) kemarin.
Sementara kata Malik, dalam reses itu pihaknya sekolah di SMA/SMK menyampaikan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berupa pagar sekolah, itu hampir semua sekolah yang jadi lokasi reses mengeluhkan hal yang sama. Mestinya lanjut dia, terkait hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut sudah harus punya data riil jumlah pagar sekolah di Malut yang masih butuh perhatian, baik SMK maupun SMA.
“Sehingga dengan data tersebut bisa dikalkulasi berapa anggaranya, sehingga kita fokus di satu dua tahun sehingga itu bisa tuntas, tidak harus dicicil secara bertahap. Saya sering analogikan sekolah kita ini seperti sekolah abunawas, pagar dan pintu depannya ada, tapi di belakangnya bolong,” tegasnya.
Berkaitan dengan tunjangan guru honorer Malik menegaskan, mesti hal ini harus diseriusi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pemprov Malut serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar hal serupa tidak terjadi seperti di Dinas Kesehatan dan rumah sakit.
“Jadi ini mohon diseriusi dan dipercepat kalau bisa dituntaskan tahun ini, tidak boleh ada tunggakan – tunggakan untuk gaji guru honda dan PPPK karena itu paling prinsip yang saya temukan dilapangan, rata – rata guru honor yang belum terbayar gajinya sekitar 5 bulan kemudian P3K. dari aspirasi yang ditemukan itu saya sudah menyampaikan pesan WhatsApp dari guru P3K ke teman – teman di Dikbud,” sebutnya.
Atas keluhan saat itu reses tersebut Malik berjanji akan menyikapi masalah ini, karena bagi dia pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian serius. Apalagi kondisi guru honorer saat reses itu memprihatinkan, karena mereka harus menggunakan transportasi menuju ke lokasi tugas yang jaraknya jauh dari tempat domisili.
“Mereka ini ada kebutuhan anak sekolah, kemudian ada yang sudahmengajukan pinjaman ke Bank. Dan butuh perhatian kita secara serius, dan secara pribadi saya sudah sampaikan ke Dikbud, sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dari penjelasan yang saya dapat dari Dikbud sudah mengajukan ke Keuangan tinggal realisasi,” tegasnya.(cim)