TIDORE – Badan Penelitian Perencanaan Dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tidore Kepulauan meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selalu konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pasalnya, RPJMD merupakan pedoman penyusunan program yang wajib diselesaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berjalan. sehingga dengan begitu, apa yang menjadi Visi Misi Walikota, Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota, Muhammad Sinen di periode kedua ini, dapat terlaksana dengan baik.

“Program yang belum terlaksana pada tahun 2022, itu kami targetkan pada tahun 2023 semuanya sudah tuntas, dan bisa tercapai diatas 60 persen, selanjutnya pada tahun 2024 itu sudah harus tuntas secara menyeluruh sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil,” ungkap Kepala Bapelitbangda Kota Tikep, Abdul Rasyid Fabanyo saat ditemui wartawan di kantornya.

Lebih lanjut, Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melanjutkan, bahwa untuk perencanaan di tahun 2024 mendatang, semua OPD diminta agar intens membangun koordinasi dengan Bapelitbang, guna dilakukan kesesuaian program yang mengacu kepada RPJMD.

“Perencanaan pembangunan kedepan semua harus merujuk kepada RPJMD dan RKPD, dalam RKPD itu ada tiga unsur, yakni Renja OPD, Musrembang dan Pokir DPRD, dari sini kemudian melahirkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Sementara (KUA-PPAS), untuk dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran,” tuturnya.

Oleh karena itu, Bapelitbang akan tegas melakukan verifikasi program dari masing-masing OPD, apabila terdapat program yang tidak selaras dengan tema pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD maupun RKPD, maka usulan program melalui Renja OPD yang dimasukan ke Bapelitbang, akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

“Kami harapkan OPD agar selalu berkonsultasi dengan kami, sebab untuk kedepannya itu sudah harus program yang menyesuaikan dengan anggaran, bukan anggaran yang menyesuaikan dengan program,” pungkasnya. (ute)