Komitmen Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Wali Kota Ternate Diapresiasi DPRD

Rapat Komisi III dan Bappelitbangda Ternate
Rapat Komisi III dan Bappelitbangda Ternate

TERNATE – Pemkot Ternate memberikan perhatian serius terhadap kesehatan dan pendidikan warga Kota Ternate, hal ini terungkap usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Ternate terkait dengan usulan alokasi anggaran di KUA PPAS APBD-P 2023 kemarin.

Kepala Bappelitbangda yang juga Sekretaris TAPD Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, ada sejumlah hal yang mestinya jadi perhatian serius yakni Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Dimana program yang melekat di Dinas Kesehatan ini kata dia, sangat membantu warga Kota Ternate berkaitan dengan jaminan kesehatan.

“Sehingga dengan UHC ini harapannya kebijakan Wali Kota pada saat APBD induk tidak dialokasikan sampai selesai setahun karena dibuat bertahap, sehingga melalui perubahan APBD ini kita upayakan dialokasikan anggarannya,” katanya, pada Senin (28/8/2023).

Pihaknya sendiri lanjut Rizal, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD juga meminta dukungan DPRD terkait dengan program prioritas Wali Kota Ternate.

“Dari beberapa tahun kemarin nanti di pemerintahan pak Tauhid baru kita alokasikan full UHC, ini sebagai bukti perhatian pak Wali terhadap kesehatan warga, sehingga harapannya bisa diakomodir pada KUA PPAS APBD,” pintanya.

Baca juga:  PTT Minta Pemkot Ternate Carikan Solusi Honorer Saat Dihapus

Selain itu menurut dia, alokasi dana Bosda juga pada APBD induk lalu belum ditampung secara keseluruhan selama setahun, sehingga masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk dana Bosda.

“Bosda ini untuk tingkat SD dan SMP yang kiranya menjadi perhatian pemerintah, sebagai bentuk keberpihakan di sektor pendidikan. Karena dari Bosda ini sangat penting juga sehingga tidak dibebankan biaya ke orang tua siswa, nantinya dengan Bosda ini juga akan dikemas sehingga programnya bisa pro terhadap siswa yang berprestasi dan kurang mampu,” terangnya.

Dia sendiri berharap, dengan alokasi Bosda ini kedepan Dinas Pendidikan sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang terus bergeliat maju dengan merubah juknis pengelolaan dana Bosda, ini tujuannya agar pendidikan di Ternate berkembang.

Terkait itu Komisi III DPRD mengapresiasi Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang dinilai memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan dan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang yakni 10 persen anggaran dialikasikan untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengatakan, dalam usulan KUA PPAS APBD-Perubahan 2023 dari Bappelitbangda Kota Ternate itu bersifat normative, karena alokasi anggaran pada APBD 2023 kemarin terjadi pengurangan sehingga dimasukan dalam KUA PPAS Perubahan meski nilainya tidak signifikan.

Baca juga:  Ikut Seleksi P3K, Guru Wajib Miliki NUPTK

Namun Komisi III kata dia, lebih konsen pada keberlanjutan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan visi misi Wali Kota dalam RPJMD berkaitan dengan dengan alokasi anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

“Program ini harus berkelanjutan, dimana alokasi yang dianggarkan karena pagu anggarannya tidak sampai setahun dia dalam induk APBD 2023 itu berkisar 7 sampai 8  bulan, sehingga sangat penting dialokasikan anggaran sisanya selama 4 sampai 5 bulan mencapai 4,1 miliar untuk mencover 47.000 lebih jaminan kesehatan masyarakt kurang mampu di Kota Ternate secara gratis, dengan komitmen itu maka Komisi III juga memasukan dalam daftar inventarisir masalah (DIM),” sebutnya.

Menurut dia, pihaknya juga memberikan perhatian penuh kepada Bappelitbangda agar serius terhadap hal tersebut, sebab masalah kesehatan ini dampaknya sangat dirasakan langsung masyarakat Kota Ternate.

“Dengan biaya kesehatan yang sangat mahal maka dengan program kesehatan secara gratis ini menurut kami ini salah satu keberhasilan pak Wali Kota, dari komitmen alokasi anggaran 10 persen sesuai amanah undang-undang terhadap kesehatan warga, dan komitmen pak Wali ini sangat luar biasa karena terjadi dimasa pemerintah pak Wali,” ungkapnya.

Dia juga mengapresiasi Wali Kota, karena dari total jumlah jiwa Kota Ternate sebanyak 201.000 jiwa semuanya hampir sudah tercover melalui BPJS baik mandiri maupun yang ditanggung Pemda. “Dan Pemda Kota sudah mengalokasikan untuk 47.000 lebih, artinya semua masyarakat itu dijamin kesehatannya oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Ternate,” jelasnya.

Baca juga:  OPD Pengelola PAD Bakal di Rolling

Sementara untuk bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) kata dia, dialokasikan pada APBD induk 2023 hanya lima bulan dan butuh tambahan tujuh bulan sehingga dalam rapat kemarin Komisi III dan Bappelitbangda punya komitmen Bosda tidak bisa dihapus, ini untuk menghindari pungli disekolah, kemudian dalam rangka peningkatan mutu sekolah baik SD dan SMP.

“Jadi kita berkomitmen mengalokasikan tambahan Bosda selama 7 bulan berkisar 8 miliar lebih baik SD maupun SMP, harapannya bisa dimasukan dalam KUA PPAS sampai APBD Perubahan dan kita berharap sekolah komitmen untuk mutu dan kualitas pendidikan tidak lagi pungli tapi fokus pada sekolah yang produktif jangan disalah gunakan oleh kepala sekolah maupun oknum tertentu, karena DPRD dan Pemerintah Kota sudah komitmen mau mendukung sekolah agar stimulant anggaran 20 persen sesuai amanah undang-undang sudah dilaksanakan salah satunya melalui Bosda,” sebutnya.

Sembari berharap, sekolah nantinya dapat memanfaatkan dana Bosda tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Ternate.*

Editor: Redaksi

error: Content is protected !!