Pemkot Alokasikan 20 Miliar ke KPU di Pilwako Ternate

Abdullah H. M. Saleh
Abdullah H. M. Saleh

TERNATE – Pemkot Ternate memastikan alokasi dana untuk Pilkada Kota Ternate baik ke KPU maupun Bawaslu Kota Ternate sudah tersedia, dimana KPU sebesar Rp20 miliar dan Bawaslu  Rp11 miliar, sesuai dengan yang tertuang dalam KUA PPAS APBD tahun 2024 yang telah disahkan DPRD beberapa waktu lalu, sementara sebelumnya KPU membutuhkan alokasi anggaran sebesar 33 miliar.

Pj. Sekda Kota Ternate Abdullah H. M. Saleh mengatakan, Pemkot Ternate telah mengalokasikan anggaran untuk dana hibah Pilkada baik ke KPU, Bawaslu maupun TNI/Polri.

“Jadi kita hanya mau memantapkan saja sebelum penandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah),” katanya, pada Rabu (15/11/2023).

Abdullah memastikan, alokasi anggaran untuk Pilkada Kota Ternate sudah diakomodir pada 2024.

“Jadi KPU itu kurang lebih 20 miliar, kalau (27 miliar) itu sudah termasuk dengan hibah dari Provinsi,” ungkapnya.

Terkait hasil pembahasan dan KPU Ternate dijanjikan 27 miliar dibantah Pj. Sekda. Menurut dia, kesanggupan Pemkot Ternate sesuai dengan yang tertuang dalam KUA PPAS APBD dan telah disepakati dengan DPRD sebesar Rp20 miliar.

“Tapi nanti kita lihat perkembangannya, karena dalam waktu dekat penyampaian RAPBD ke DPRD, yang sementara masih dilakukan penginputan jadi nanti kita lihat perkembangannya, tapi yang jelas tersedia anggarannya itu untuk KPU sebesar Rp20 miliar, kalau Bawaslu 11 miliar,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk besaran dana sharing dari Pemerintah Provinsi Malut pada Pilkada 2024 sudah diketahui, dimana KPU sebesar Rp6 miliar lebih, Bawaslu sebesar Rp1,7 miliar lebih.

“Jadi dalam waktu dekat NPHD sudah kita tandatangan, memang ada surat edaran dari Kemendagri batas terakhir penandatangan itu 10 November tapi karena ada hal teknis yang perlu kita sesuaikan lagi, jadi dalam waktu dekat sebelum penandatanganan kita lakukan pertemuan finalisasi dengan KPU dan Bawaslu, jadi kalau penambahan atau pengurangan nanti kita penyampaian RAPBD dulu,” tegasnya.

Sebelumnya,

Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim mengatakan, dari pembahasan anggaran Pilkada antara KPU dan TAPD Kota Ternate, dimana dari usulan anggaran yang disampaikan KPU sebesar Rp41 miliar, Pemkot menyanggupi untuk dialokasikan sebesar Rp27 miliar ditambah dana shering dari Pemprov Malut sebesar Rp6 miliar.

“Pada beberapa hari kemarin saya koordinasi deng pak Pj. Sekda dan Kepala Kesbangpol terkait dengan perkembangan penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), beliau berdua menyampaikan menunggu SK Gubernur, kalau SK Gubernur terkait dengan dana sharing sudah ada maka kita agendakan penandatanganan NPHD,” katanya, dikofirmasi Selasa (14/11/2023) kemarin.
Menurutnya, saat ini SK Gubernur sudah diterbitkan, sehingga pihaknya menunggu kabar dari Pemkot Ternate untuk penandatangan NPHD.

Dia menyebut, usulan awal sebesar Rp41 miliar, namun saat rapat dengan Pemkot Ternate kemudian dilakukan pengurangan pada sejumlah item kegiatan, sehingga dari usulan yang disampaikan menyisahkan Rp33 miliar. “Karena ada dana sharing dari Pemprov Malut, sehingga Pemda Kota Ternate mengalokasikan Rp27 miliar saja,” sebutnya.

Dikatakannya, tahapan Pilkada sendiri dimulai pada November, jika anggarannya sudah ada maka tahapan Pilkada sudah bisa jalan, sebab saat ini pihaknya juga masih menunggu PKPU yang mengatur jadwal dan tahapan Pilkada, dimana PKPU tersebut dikabarkan pada akhir bulan ini sudah diterbitkan.
“Jadi kalau sudah ada PKPU maka KPU Kota Ternate sudah langsung action, dimulai dengan launching tahapan Pilkada Kota Ternate tahun 2024,” jelasnya.

Dia menegaskan, meski kebutuhan anggaran berkurang sebesar Rp8 miliar namun tidak mengganggu tahapan yang nanti dilakukan KPU Kota Ternate, karena saat rapat tersebut dibuka rencana anggaran belanja (RAB) sehingga ada sejumlah item yang dihilangkan. “Jadi dari 41 miliar itu dibuat rincian dan dapat sekitar 33 miliar, sehingga Pemkot menyampaikan kalau dengan jumlah itu maka akan dialokasikan sebesar 27 miliar nanti ditambah dana sharing 6 miliar dari Provinsi, itu disampaikan pak Pj. Sekda,” tandasnya.

Dia sendiri berharap, alokasi anggaran dari Pemkot tidak berkurang dari nilai yang disampaikan ke KPU. “Saya berharap 27 miliar itu sudah pasti, karena kalau dikurangi dari angka yang itu otomatis kami kewalahan juga item kegiatan apa yang harus dicoret lagi. Karena RAB yang kami ajukan itu berdasarkan pada tahapan Pilkada tahun 2024, jadi kami harapkan 27 miliar itu sudah final jangan dikurangi lagi,” pintanya.*
Editor : Hasim Ilyas

Berita Terkait