TERNATE – Pemkot Ternate sudah mulai melakukan tindaklanjut penginputan dokumen dari OPD ke aplikasi milik KPK, untuk penilaian MCP tahun 2024 ke 2025. Bahkan, dari rapat yang dilakukan pada Selasa (9/7/2024) tersebut dilaporkan sudah 40 persen penginputan dokumen ke aplikasi Sijaga milik KPK.

Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rapat yang dilakukan itu dirinya didampingi Plt. Kepala Inspektorat Kota Ternate M. Ali Gani Arief itu dihadiri 8 OPD yang jadi area Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Ternate, namun  8 area yang dinilai oleh KPK pada 2024 untuk tahun 2025 berbeda dengan sebelumnya karena penganggaran dan perencanaan sudah dipisahkan.

“Kalau sebelumnya 7 area sekarang sudah 8, sebab perencanaan dan penganggaran telah dipisah, dan dalam rapat itu disampaikan ada indikator dari 8 area tersebut telah dibagi zona,” katanya, pada Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, rapat itu dilakukan dalam rangka untuk memastikan tindaklanjuti OPD dalam penginputan diaplikasi Sijaga milik KPK yang dibuka sejak 30 Mei sampai 30 Desember.

“Rapat tadi untuk melihat sejauhmana progres penginputan dokumen yang diminta, dan capainnya sekarang sudah 40 persen. Meskipun waktunya masih panjang tapi progres OPD perlu saya cek satu per satu,” sebutnya.

Hal ini kata Sekda, bertujuan agar pengendalian korupsi KPK terhadap pelayanan dasar berdasarkan tugas dan fungsi OPD dapat terlaksana dengan baik.

“Dalam rapat itu kita bersepakat pada hari Selasa kita ketemu lagi untuk melihat progres yang ada, dengan rapat seperti ini kita bisa mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh OPD, sehingga kita bisa tahu target kita juara di 2024 sudah ada gambaran yang didapat,” tandasnya.

Lanjut Sekda, satu hal yang harus diseriusi oleh Dinas Kominfo yakni semua sistem pelayanan yang ada di Pemkot Ternate harus terintegrasi. Sebab dari KPK menginginkan agar melalui website ternatekota.go.id warga bisa mendapatkan informasi atas sejumlah layanan yang ada.

“Sesuai dengan informasi dari Sekretaris Kominfo baru 5 OPD yang dikoneksikan ke website tersebut, saya sudah minta agar mereka turun ke OPD untuk koneksikan itu segera, karena ini untuk mempermudah rentang kendali sehingga ruang untuk korupsi bisa diminimalisir termasuk pendapatan,” ungkapnya.*
Editor : Hasim Ilyas