DARUBA – Jelang bulan Ramadhan, anggota Komisi II DPRD Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda, meminta Dinas Perindagkop-UKM agar segera membentuk tim pengawas BBM minyak tanah bersubsidi.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan BBM selama bulan Ramadhan nantinya.

Karena menurutnya, dari hasil peninjauan Komisi II, masih banyak pangkalan penyalur BBM Mita subsidi yang tidak tertib dengan ketentuan regulasi.

“Temuan permainan harga dan menyaluran kuota per KK Masi terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/228/KPTS/PM/2025 tentang penunjukan pangkalan bahan bakar minyak tanah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2025,” ungkap Akbar dalam rilisnya, Selasa (10/2/2026).

Akbar juga mengingatkan kepada sub penyalur agen maupun pangkalan agar tidak menyalagunakan BBM untuk bermain harga apalagi kuota.