SOFIFI – Pemerintah Provinsi Malut melalui Dinas Kesehatan berencana menggelar kick off vaksinasi Covid-19 kepada 11 pejabat publik yang dipusatkan di RSU Sofifi, Kamis (14/1/2021) hari ini sekitar pukul 09. 00 WIT.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Provinsi Malut, dr. Rosita Alkatiri dikonfirmasi Rabu (13/1/2021) menjelaskan, kick off vaksinasi covid-19 Provinsi Malut dilaksanakan pada 14 Januari bertempat di RSU Sofifi, sekitar pukul 09.00 WIT.
Ada 11 pejabat publik yang mengikuti kick off vaksinasi tersebut. Mereka adalah Sekretaris Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir, Rektor Universitas Khairun Husen Alting, Kepala BPOM Malut Tri Wandiro, Ketua MUI Malut Samlan Ahmad, Kabid P2P Dinkes Malut dr. Rosita Alkatiri, Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate dr. Syamsul Bahri, Wakapolda Malut Brigjen (Pol) Eko Para Setyo, Ketua IDI Malut dr. Alwia Assagaf, Ketua PPNI Malut, Ketua Persakmi Malut Marwan Polisiri, dan Kepala KKP Kelas III Ternate dr. Aulianto.
Meski demikian, Rosita belum bisa menjelaskan apakah pencanangan vaksinasi ini semacam simulasi semata atau sekaligus diikuti dengan penyuntikan vaksin secara langsung. “Untuk informasi selanjutnya nanti Humas yang menghubungi teman-teman media,” singkat dr. Rosita.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara siap divaksin, bahkan memberikan dukungan penuh rencana pemberian vaksin yang akan dilakukan terhadap 80 ribu lebih masyarakat di Malut.
Meski demikian, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba beserta jajaran, baik itu tenaga medis maupun tokoh agama diminta terlebih dahulu disuntik vaksin. Sesudah itu Ketua DPRD dan seluruh jajaranya siap divaksin “Jika Gubernur bersedia disuntik vaksin, maka seluruh anggota DPRD juga siap divaksin, selanjutnya masyarakat,” kata Ketua DPRD Malut Kuntu Daud kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).
Politisi PDIP ini menegaskan, pemerintah dalam hal ini gubernur dan jajarannya harus memberikan contoh lebih dulu. Begitu juga untuk tenaga kesehatan yang menolak divaksin, gubernur harus tegas menanggapi penolakan itu. “Kalau menolak, apa tindakannya. Jangan main-main, ini perintah presiden. gubernur harus tegas,” tegasnya.
Kuntu menegaskan, semua anggota DPRD Malut akan divaksin, jika gubernur dan jajarannya sudah divaksin lebih dulu. Dia menjamin semua anggota DPRD Malut ikut divaksin.
“Kalau ketua DPRD perintah, semua harus ikut, hanya saja, tidak lagi divaksin, karena saya sudah pernah terpapar covid. Aturannya kan tidak bisa,” terangnya.
Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali usianya telah melampaui 60 tahun. Ini artinya tidak dibolehkan dalam ketentuannya. Karena itu, untuk pejabat di lingkup Pemprov Malut akan diambil alih Sekretaris Provinsi dan jajaran di bawahnya, apalagi gubernur Malut pernah terpapar Covid-19. (dex)