DARUBA – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Morotai, Richard Samatara, menilai bahwa ketidakhadiran fraksi PKS dan GAN dalam paripurna pengesahan RAPBD 2021 bagian dari unsur kesengajaan.

Pasalnya, dari awal pembahasan, kedua fraksi itu hadir. Nanti pada saat peripurna RAPBD baru kedua fraks tidak hadir.

“Dari awal ngoni (fraksi GAN dan PKS) so iko samua, kenapa finalisasi ngoni setuju, baru paripurna ngoni tara hadir, ini dia pe nama sengaja atau staken,” cetus Richard saat dihubungi wartawan, Rabu (13/1/2021).

Seharusnya, kata dia, kedua fraksi itu datang pada saat paripurna, dengan catatan jika mereka tak setuju, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan tidak setuju secata tertulis. “Kalau pendapat disampaikan secara tertulis pendapat fraksi, pendapat fraksi ya sampaikan ngoni tara setujukan selesai,” katanya.

Lanjutnya, kalau dilihat sekarang seolah semua saling lempar tanggungjawab. “Diberita yang ada Denny Garuda dengan Suhari. Suhari bilang jangan cuma kase salah 2 fraksi, tetapi yang sebenarnya juga dorang tidak hadir juga karena apa. Kalau tara setuju seharusnya pada saat paripurna di pendapat akhir dorang sampaikan samua. Anggota DPRD harus ikut paripurna, kalau tidak ikut ya ngoni tara paripurna ngoni kaluar,” timpal Richard.

Akibat tidak berjalannya APBD secara normal. Maka, beresiko terhadap anggaran di DPRD. Sebab, Kemendagri telah memberikan pinalti kepada DPRD.

“Tidak jalan APBD, pakai Perbup, sudah segala sesuatu tara tertulis. Beruntung torang masih dapat gaji, torang harus menunggu 60 hari kedepan, diluar gaji pokok so tara ada, ngoni yang bikin ngoni juga kena pinalti kena hukuman,” kesalnya. (fay)