SOFIFI – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Imam Makhdy beberapa waktu lalu melakukan monitoring ke sejumlah sekolah SMA/SMK di kabupaten/kota menemukan banyak masalah.

Mulai dari keberadaan guru honorer yang tumpang tindih, hingga pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan.

Iman kepada sejumlah media mengaku, masalah sekolah itu seperti terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Ada kepala desa menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah. Selanjutnya ada pendirian salah satu sekolah SMK di Halmahera Tengah jurusannya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bahkan, guru yang mengajar di sekolah tersebut tidak sesuai dengan jurusannya.

“SMK itu jurusannya Teknik Komputer Jaringan (SMK). Guru yang mengajar di sekolah. Itupun guru pendidikan agama, bukan guru dengan basic keilmuan teknik komputer,” ungkap Imam ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/2).

Menurutnya, sekolah ini awalnya SMK Pertanian. Tiba-tiba kemudian diubah menjadi SMK TKJ. Sekolah tersebut tidak memiliki guru dengan basic ilmu teknik komputer. “Padahal kalau mau ubah jurusan ya taruhlah SMK Kelautan saja, karena keberadaannya di pesisir dan terdapat banyak nelayan. Dengan begitu lulusan SMK ini bisa termanfaatkan,” ujarnya.

Imam menambahkan kalau dipaksakan SMK TKJ, terus ketika siswa yang lulus dari situ keluar mau jadi apa?. Seharusnya sesuai kebutuhan, walau daerah itu membutuhkan sekolah baik SMA maupun SMK.

“Keberadaan sekolah itu harus menjawab tantangan dan kebutuhan. Tidak hanya sekadar memenuhi adanya sekolah, lalu mengabaikan kebutuhan daerah dengan potensi yang dimilikinya,” cetusnya.

Masalah lain, yang ditemukan, lanjut dia, adalah banyaknya guru honorer yang tumpang tindih. Guru honorer yang diangkat kepala sekolah di masing-masing sekolah ini sangat banyak dan sangat membebani daerah.

Padahal, keberadaan guru honorer ini tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. “Banyaknya guru honorer ini outputnya apa. Malah dinas dicaci maki ketika terlambat membayar gaji mereka. Karena itu nantinya kita evaluasi dan buat penguarangan. Kita butuh guru honorer yang produktif,” tegasnya. (dex)