TERNATE – Pj. Walikota Ternate tetap pada sikapnya, bahwa PTT di Pemkot Ternate berjumlah 974 orang tetap diberhentikan. Meski SK pemberhentian itu baru akan diterbitkan setelah semua data hasil verifikasi disampaikan.

“Saya masih menunggu hari ini (kemarin) hasil verifikasi mereka atas evaluasi yang mereka lakukan,” tegas Pj. Walikota Ternate Hasyim Daeng Barang, Rabu (07/04/2021). Menurutnya, jumlah PTT yang bakal diberhentikan untuk pengangkatan 2020 sebanyak 974 orang.

“Hanya saya sampaikan dari 900 lebih itu, mungkin sangat diperlukan, jadi benar-benar menganalisa sesuai dengan kebutuhan SKPD nya, nanti kita kembangkan lagi di 3000 lebih itu,” jelasnya. Karena kata dia, dari jumlah 3.000 di luar tahun 2020, banyak yang tidak aktif dan tidak produktif. “Ada laporan honor di batang dua umur 50 tahun yang diusulkan untuk berhenti karena sudah tidak produktif,” ucapnya.

Dikatakannya, dirinya lebih pada melihat sistem pemerintahan secara objektif, karena bagi dia, jabatan Walikota itu merupakan jabatan politis, sehingga banyak pertimbangan.

“Kalau saya melihat dari tata kelola pemerintahan, masa kita tidak mampu bayar orang banyak kok kita paksakan keuangan kita, bahkan saya dapat informasi Lurah Takoma juga sudah diusir. Hal seperti ini saja tidak mampu bayar kemudian dipaksakan bayar pegawai sebanyak ini,” terang dia.

Apa yang dilakukan ini, lanjut Hasyim, merupakan sebuah solusi yang harus diambil. Karena postur APBD Kota Ternate sudah tidak sehat. “Makanya harus ambil sikap tegas, karena tidak ada pilihan lain,” ucapnya. Selain itu, biaya perjalanan dinas juga dia mengklaim telah dipangkas, bahkan setiap SKPD dikenakan refocusing sebesar 25 persen, sehingga kegiatan rutin SKPD juga harus dikorbankan.

“Jadi alternatif lain adalah mengurangi jumlah honorer, karena disitu juga ada potensi pembayaran honorer yang fiktif. Makanya banyak yang harus dilihat, sehingga postur anggaran kita sehat. Jadi saya tetap eksekusi, apa yang saya lakukan ini untuk menyelamatkan keuangan daerah,” tegasnya. (cim)