WEDA – Polemik hasil uji kompetensi calon kepala desa berbuntut panjang, dengan aksi penolakan dan ancaman boikot pemilihan kepala desa serentak.

Sebagaimana diketahui, dari 32 desa yang diagendakan melaksanakan Pilkades, empat desa  menyatakan menolak hasil uji kompetensi dan menolak pelaksanaan Pilkades, diantaranya Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah. Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara. Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur dan Desa Yoi, Kecamatan Pulau Gebe.

Penolakan dan pemboikotan Pilkades yang bakal dilaksanakan tanggal 12 Juli 2021 itu, lantaran sebagian masyarakat di masing-masing desa itu kecewa dengan hasil uji kompetensi oleh panitia daerah yang menggugurkan 21 Cakades, termasuk cakades di empat desa itu.

Ancaman penolakan Pilkades itu disampaikan dengan cara aksi unjuk rasa. Sementara di Desa Woejerana, sebagian pendukung Cakades yang gugur saat uji kompetensi itu melakukan Pemalangan kantor desa.

Seorang warga Waleh, Rifki Alaudin mengatakan, 75 persen warga Desa Waleh menolak penyelenggaraan Pilkades di desa tersebut, karena kebijakan panitia uji kompetensi dinilai sudah mengabaikan asas keadilan.

Menurutnya, panitia uji kompetensi terkesan dipolitisasi oleh orang-orang tertentu. Hal itu jelas, setelah tim uji kompetensi tidak meloloskan incumbent dalam proses tersebut. “Kami merasa dirugikan dengan hasil itu. Bagaimana bisa incumbent tidak lolos, apalagi di Desa Waleh itu yang bakal calon hanya 5 orang,” katanya.

“Jadi kalau panitia menggugurkan satu diantara 5 ini, maka Panitia Pilkades menabrak aturan, sebagaimana perintah Pasal 27 ayat (1-3) bagian keempat, tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa. Ditambah lagi, tidak ada kejelasan tentang legitimasi panitia Pilkades dalam ketentuan tersebut,” ucap Rifki.

Atas keputusan tim uji kompetensi yang tidak meloloskan incumbent Saiful Noho, maka masyarakat Desa Waleh menolak hasil uji kompetensi dan meminta kepada panitia untuk segera meninjau kembali ketetapan yang ada.

“Jika tidak, kami akan menolak penyelenggaraan Pilkades di Desa Waleh. Kenapa harus saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, biarkan mereka bertarung, siapa yang punya basis massa terbanyak, maka dia yang sah secara demokratis,” tegasnya.

“Katanya kita ini Fagogoru, tapi kenapa paras Fagogorunya kotor dan busuk seperti ini, seharusnya sebagai daerah yang memiliki pandangan hidup (Fagogoru), menjadikan Pilkades ini sebagai momentum demokrasi yang tumbuh subur tanpa ada politisasi,” katanya. (udy)