TERNATE – Rekomendasi DPRD untuk menutup galian C, ternyata belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota Ternate. Alasannya, rekomendasi secara tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate terkait dengan penutupan aktivitas galian C itu belum diberikan ke pemerintah kota Ternate, sehingga tidak ada dasar bagi pemkot untuk menutup aktivitas galian C.

“Saya tidak bisa merujuk pada hasil diskusi kemarin, paling kurang DPRD harus menyampaikan rekomendasi tertulis ke Wali Kota, kemudian Wali Kota memerintahkan saya sebagai Ketua BKPRD,” kata Pj Sekda Kota Ternate Thamrin Alwi, kemarin.

Menurutnya, pihaknya akan lakukan rekomendasi itu, dalam pokok pembahasan yang salah satunya adalah pemberhentian aktivitas galian C. “Saya tidak serta merta berhentikan. Sebab saya harus merujuk ke rekomendasi itu. Saya menunggu sampai jam 18.30 WIT kemarin di kantor, tapi tidak ada. Makanya saya kontak ketua komisi, dan ketua komisi sampaikan ketua DPRD sedang berada diluar daerah, jadi belum bisa dibuat,” ungkap dia.

Kata Thamrin, penghentian aktifitas galian C tidak bisa dilakukan secara lisan, namun harus ada dasar secara tertulis. “Jika DPRD memerintahkan pemberhentian, berapa nomornya, berapa tanggalnya, kemudian saya merujuk itu, baru saya menyurati pelaku usaha tambang sampai menunggu proses izin diselesaikan. Kalau tanpa itu saya tidak punya dasar,” tegasnya.

Lanjut Thamrin, biarpun diskusi jalan, tapi ia tidak bisa merujuk pada hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD kemarin. Jika hasil rapat kemarin dituangkan dalam rekomendasi DPRD. “Hasil diskusi kemarin kita tidak boleh jadikan rujukan untuk hentikan, itu tidak ada sandaran. Karena hasil RDP harus dituangkan secara resmi, DPRD kan ada tatibnya,” tegas dia.(cim)