TERNATE – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir Juli dari seluruh sumber pendapatan yang ada, baik itu pajak dan retribusi maupun sumber pendapatan daerah yang sah dari target Rp 113.412.531.191 realiasi sebesar Rp 46.929.633.418,6 atau sebesar 41.38 persen.

Minimnya capaian PAD ini karena selain covid19, juga disebabkan OPD pengelola PAD tidak maksimal, untuk itu Wali Kota Ternate memberikan sinyal OPD pengelola PAD ini bakal di rolling.

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, terkait dengan OPD yang mestinya menagih retribusi hal itu tidak masalah, asalkan pendapatan yang di tagih itu masuk dan tidak bocor. “Asalkan masuk dan tidak bocor,” tegasnya.

Meski begitu kata dia, mekanisme yang digunakan dalam penagihannya nanti akan dilihat, apakah tetap ditagih BP2RD untuk beberapa retribusi atau dikembalikan ke instansi teknis seperti yang disarankan DPRD beberapa waktu lalu. “Karena yang paling penting itu PAD meningkat dan tidak bocor,” ucapnya.

Terkait pencapaian PAD yang sampai kini belum maksimal, menurut Tauhid, belum maksimal PAD itu disebabkan karena kondisi ekonomi. Namun dia memberikan sinyal kalau OPD pengelola PAD itu bakal dilakukan penyegaran, tujuannya untuk melakukan perbaikan SDM yang selama ini melakukan penagihan. “Yang terlalu lama mengelola ya kita lakukan roling, jadi harus dilakukan penyegaran supaya PAD lebih maksimal,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman. Menurut Jasri, desakan DPRD agar penagihan retribusi diserahkan ke instansi teknis itu tidak urgen, saat ini yang harus dilakukan Pemkot itu menata pembayaran retribusi yang dapat dikontrol dengan baik. Jika selama ini digunakan penarikan tunai, kedepan dia menyarankan  digunakan penagihan non tunai, agar dapat dikendalikan dan terhindar dari kebocoran.

“Supaya angka kebocoran bisa kita kendalikan, kalau tunai bukan kita mencurigai orang, tapi kita tidak bisa kontrol, kalau siapa penanggung jawab saya rasa itu persoalan kemudian. Tetapi kalau sistemnya diperbaiki, insya Allah kita punya retribusi berdasarkan target bisa kita capai, jadi kita perbaiki sistemnya,” jelasnya.

Dia sependapat dengan Walikota terkait dengan perbaikan manajemen di SKPD pengelola retribusi, dimana pegawai yang sudah lama dapat di rolling. Bahkan, kini dia juga meminta rekannya untuk melakukan survei terkait dengan orang dan kebijakan. “Supaya dari hasil survey itu problem kan kita bisa tahu secara berdasarkan data di lapangan, sehingga kalau dilakukan penempatan orang dapat lebih maksimal,” sebutnya.(cim)