TERNATE – DPRD Kota Ternate nampak sangat teliti membahas Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD. DPRD bahkan sudah menyiapkan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah kota Ternate.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Henny Sutan Muda, Rabu (18/08/2021) mengaku, untuk membahas RPJMD, DPRD melibatkan tim ahli dari kalangan akademisi, mereka diantaranya Mochtar Adam, Aly Lating, Herman Usman dan Maulana Ibrahim. Tim ahli kemudian membuat telaah atas Ranwal RPJMD tersebut.

Ia mengatakan, hasil telaah tim ahli menemukan banyak kejanggalan, bahkan sebagian mengisi data hoax. Padahal menurut dia, kebijakan publik merupakan sebuah proses politik, di sini Pemerintah memutuskan arah pembangunan kota ini. Di sisi lain, legislatif melakukan komunikasi dan negoisasi untuk menentukan sikap  merespon atau mengantisipasi berbagai persoalan.

“Harapan kami dalam kerangka demokrasi, pihak eksekutif pengambil kebijakan yang telah melalui tahapan, mulai dari melibatkan masyarakat baik secara individu maupun kelompok kepentingan dalam proses, implementasi atau evaluasi kebijakan, dapat lebih maksimal,” ujar Heny.

Ia menegaskan, di tengah kompleksitas problem kota, saat ini ekspektasi publik kepada Pemerintah juga semakin tinggi. Yang lebih mengerikan adalah Ranwal RPJMD lima tahun ke depan menurut tim ahli, kata Heny terlalu di atas awan.

“Jauh panggang dari api, sejumlah pandangan tim ahli membenarkan bahwa Ranwal RPJMD 5 tahun kedepan terlalu mengawan-awan, padahal kita tinggal di bumi,”katanya.

Ia bilang, kebijakan atau program pemerintah tidak efektif dalam merespon kompleksitas dinamika persoalan sosial atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

“Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan pemerintah dalam merespon persoalan, karena kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data kejadian sebenarnya di lapangan. Seringkali kebijakan diambil semata berdasarkan asumsi dangkal, tanpa dukungan bukti atau landasan penelitian yang valid serta metodologi yang sahih,” tegasnya.

Karena itu, diupayakan sekarang adalah mendorong Pemerintahan agar lebih akuntabel dalam mengambil kebijakan. Artinya, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibarengi dengan dukungan anggaran untuk mendukung proses implementasi, monitoring dan evaluasinya. “Kita tidak menginginkan kebijakan tanpa berbasis data bukti yang berujung pada penggunaan dana publik yang sia-sia. Untuk itu, senada dengan pandangan ahli, pengambilan kebijakan yang berdasarkan pada data yang reliable tentu menjadi dasar argumen yang kuat dan membuat pemerintah lebih akuntabel,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, DPRD di dorong untuk melaksanakan kebijakan berbasis data, meski tidak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sementara pengambil kebijakan sendiri memiliki pertimbangan politis sehingga posisi data-data diabaikan.

Terpisah, Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Kota Ternate, Abdu H. Sergi mengatakan, pada Kamis (19/08/2021), Pimpinan dan Anggota DPRD bakal menggelar rapat di Kantor Bapelitbangda Kota Ternate. Rapat tersebut akan membahas mengenai DIM Ranwal RPJMD tahun 2021-2026. (nas)