TIDORE – Meskipun Kota Tidore Kepulauan masuk dalam kategori pengelolaan Dana Desa (DD) tercepat di Provinsi Maluku Utara (Malut), namun semangat melawan Korupsi tetap menjadi perhatian Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. 

Untuk itu, ia menghimbau kepada 26 Kepala Desa (Kades) yang baru dilantik agar dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pasalnya, jika terdapat desa yang bermasalah terutama mengenai penyalahgunaan anggaran, maka tidak ada toleransi untuk diproses secara hukum. 

“Jika kita berkaca pada tahun sebelumnya, itu terdapat beberapa Kades yang tersandung kasus dugaan korupsi, olehnya itu saya harapkan agar semua desa kedepan bisa menjalankan programnya sebagaimana aturan yang berlaku, karena saya tidak ingin di periode kedua ini masih terdapat desa yang bermasalah,” tandasnya. 

Orang nomor dua di lingkup Pemerintah Kota Tikep ini juga menegaskan kepada semua kades di Kota Tikep terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran, maka ia tidak akan segan-segan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, jika terdapat pelanggaran administrasi maka akan dilakukan pembenahan secara bersama-sama. Namun jika sudah mengarah pada penyalahgunaan anggaran, maka hal itu akan direkomendasikan ke pihak kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses secara hukum. 

“Kedepan saya juga akan mengawal secara langsung terkait dengan penyaluran BLT, beserta Insentif Imam Sara, Pendeta, dan Jemaat. saya berharap BLT dan Insentif harus disalurkan tepat waktu agar masyarakat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup mereka,” pungkasnya.

Selain membicarakan konsistensi pemerintah desa melawan korupsi, Ketua DPD PDIP Malut ini juga berharap agar desa bisa menjadi tonggak utama keberhasilan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab, dengan melimpahnya Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di desa, dalam setiap tahun berjalan. Merupakan semangat dari Presiden RI. Joko Widodo yang menetapkan pembangunan harus dimulai dari desa ke kota. 

Untuk itu, persoalan tersebut harus diperhatikan secara serius melalui program-program yang nantinya akan dijalankan dan harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat. “Mengingat ini masih dalam situasi pandemi, saya minta semua kepala desa juga bisa berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah pusat, jadi yang diutamakan adalah penanganan Covid-19,” jelas Ayah Erik, sapaan akrab Muhammad Sinen. (ute)