JAILOLO – Komunitas Peduli Kampong (KPK) Desa Ropu Tengah Balu (RTB) Kecamatan Sahu, Halmahera Barat (Halbar) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa, Senin (30/08/21).

Massa aksi meminta pemerintah desa transparan dalam pertanggungjawaban dana desa yakni anggaran sisa BUMDes periode sebelumnya. Selain itu, memberikan insentif kepada aparatur desa, mengaktifkan wisata, tingkat kepedulian terhadap desa, mengaktifkan BUMDes serta pembentukan karang taruna.

Fikram dalam orasinya menuntut agar camat mengevaluasi kinerja Pemdes RTB. Sebab banyak persoalan dan tuntutan yang tidak mampu dijawab dan diatasi oleh Pemdes. “Jika tidak maka massa aksi berjanji akan memboikot musyawarah penganggaran tahun 2022,” ujar Fikram. Sementara Koordinator Lapangan Ilham Taufik mengatakan, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kinerja pemdes, misalnya papan baliho yang seharusnya terpampang dua untuk penjelasan ADD dan DD, namun yang terpasang hanya satu.

“Dan kenapa tuntutan kami pada aksi yang pertama kades tidak berani mengambil sikap untuk menyelesaikan? banyak temuan yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh pihak pemdes, apa penyebabnya, persoalan konflik antar RT saja kades tidak mampu menyelesaikan,” ungkap Ilham dalam orasinya. “Terus anggaran Rp15 juta untuk pembelian sapi qurban untuk diberikan ke kecamatan itu dananya dari mana? Sedangkan di-RAB tidak ada,” tegasnya.

Permintaan Pemdes untuk hearing ditolak massa aksi karena massa aksi menginginkan hearing secara terbuka. Massa juga memboikot kantor desa sampai ada penjelasan pemdes. “Kades RTB harus mengundurkan diri dari jabatannya,” tandas Fikram.(ais)