TIDORE – Lambatnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola potensi desa, membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tikep akan kembali melakukan evaluasi terhadap 49 BUMDes yang telah dibentuk pada 49 desa yang ada di Tidore Kepulauan.
Pasalnya, BUMDes ini telah dibentuk pada tahun 2016, namun sampai saat ini, peran BUMDes terkesan tidak berkembang, meskipun sudah ada penyertaan modal yang dialokasikan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Dari 49 BUMDes itu hanya terdapat dua desa yang belum melakukan penyertaan modal, diantaranya desa Maitara Tengah dan desa Maitara Selatan.
“Secara kelembagaan ada 49 BUMDes, namun yang melakukan penyertaan modal hanya 47 desa, Penyertaan modal ini diberikan setiap tahun. Jadi sebelum desa memberikan penyertaan modal ke BUMDes, Pengurus BUMDes mengajukan proposal terkait jenis usaha yang mau dikembangkan, dan nilai penyertaan modal ini paling sedikit Rp. 50 juta,” ungkap Kepala DPMD Kota Tikep, Abdul Rasid saat ditemui di kantornya, Rabu, (15/09/21).
Dia melanjutkan, dana penyertaan modal untuk BUMDes sebagian besar dialokasikan oleh desa pada tahun 2017 dan 2018, hanya saja, dalam perjalanan hingga memasuki tahun 2021, banyak BUMDes yang kolaps dalam mengelola usaha akibat kepengurusan yang tidak aktif.
“Karena BUMDes ini banyak bermasalah, sehingga tahun 2020 dan 2021 ini, kami minta Pemerintah Desa (Pemdes) agar menghentikan penyertaan modal untuk BUMDes, guna dilakukan evaluasi, Karena dari 49 BUMDes yang dibentuk, hanya terdapat 11 BUMDes yang aktif, yakni BUMDes Gosale, BUMDes Balbar, BUMDes Garojou, BUMDes Ampera, BUMDes Sio Kona, BUMDes Akesay, BUMDes Lola, BUMDes Talagamori, BUMDes Kusu Sinopa, BUMDes Tagalaya, dan BUMDes Maregam,” tambahnya.
Kendati demikian, dalam rangka menghidupkan peran BUMDes kedepan, DPMD Kota Tikep bakal membangun kolaborasi dengan instansi terkait untuk mengelola potensi desa, baik dari aspek pertanian, perikanan dan pariwisata. Dan instansi yang akan dilakukan kerjasama itu diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata beserta Dinas Perindagkop untuk membicarakan terkait dengan ketersediaan pasar dalam mendistribusikan hasil BUMDes.
“Untuk memperbaiki BUMDes di 49 desa ini kami akan menertibkan kembali struktur kepengurusan, kami akan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban semua BUMDes yang telah menerima penyertaan modal beserta kegiatan yang sudah dijalankan, setelah itu baru kami bangun sinergitas dengan OPD terkait untuk bekerjasama dengan BUMDes dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi desa,” tuturnya.
Sementara terkait Dengan pembentukan BUMDes bersama yang menjadi usulan DPRD, Rasid bilang akan memanggil diagendakan pertemuan dengan 49 Kepala Desa (kades) pasca diselesaikannya sejumlah persoalan yang melilit BUMDes, sehingga dari pertemuan tersebut, nantinya diharapkan ada kesepakatan untuk pembentukan BUMDes bersama berdasarkan potensi desa yang dimiliki.
Adapun nilai pernyataan modal bagi 47 BUMDes di enam kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut, untuk Kecamatan Oba Selatan terdapat BUMDes Karya Anak Desa, Desa Hager senilai Rp.258 juta untuk penyertaan modal Tahun 2017 dan 2018. BUMDes Mafile Isape, desa Tagalaya senilai Rp.400 juta untuk tahun 2017 dan 2018. BUMDes Wama Sejahtera, Desa Wama senilai Rp.100 juta untuk tahun 2017. BUMDes Maidi Membangun, Desa Maidi senilai Rp.50 juta untuk tahun 2017. BUMDes Maku Sonyinga, desa Lifofa senilai Rp.583.950.000 untuk Tahun 2017 dan 2018. BUMDes Sela Idaman, desa Selamalofo senilai Rp.124 juta untuk Tahun 2017. BUMDes Rahmat Utam, Desa Nuku senilai Rp.820 Juta untuk 2017 dan 2018.
Kecamatan Oba, terdiri dari BUMDes Pesona Halmahera, Desa Sigela Yef senilai Rp.899.453.000 untuk penyertaan modal tahun 2017 dan 2018. BUMDes Makaeling Desa Todapa, senilai Rp.450 Juta tahun 2017 dan 2018. BUMDes Usaha Baru Desa Gita, senilai Rp.415 Juta untuk Tahun 2016, 2017 dan 2018. BUMDes Loa Se Banari Desa Woda, senilai Rp.163.960.000 untuk tahun 2017. BUMDes Karya Tani Desa Bale, senilai Rp.957 juta untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. BUMDes Talagamori Desa Talagamori senilai Rp.550 juta untuk tahun 2017 dan 2018. BUMDes Damai Sejahtera Desa Koli, senilai Rp.200 juta untuk tahun 2017 dan 2018.
BUMDes Kusuma Mandiri Desa Kusu Sinopa, senilai Rp.300 juta untuk tahun 2017 dan 2019. BUMDes Malingak Olik Desa Tului, senilai Rp.303.614.899 untuk tahun 2017 dan 2018. BUMDes Toseho Marasai Desa Toseho senilai Rp.650 juta untuk tahun 2017 dan 2018. BUMDes Usaha Sejahtera Desa Talasi, senilai Rp.525 juta untuk tahun 2017 dan 2018. BUMDes Mari Bersatu Desa Kosa, senilai Rp. 303.591.000 untuk tahun 2017 dan 2018.