Bawaslu RI Buka SKPP di Morotai

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membuka kegiatan

DARUBA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021 untuk Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Utara, yang digelar di Aula Kantor DPRD Pulau Morotai, Rabu (6/10/2021) malam. 

Pembukaan SKPP ini dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan dihadiri Bupati Pulau Morotai Benny Laos. 

Rahmat Bagja mengatakan SKPP bertujuan untuk mencetak kader yang mempunyai dedikasi, keterampilan dan berintegritas dalam mengawal setiap tahapan pemilihan umum. “Sekolah ini ditujukan untuk membuat kader mengerti tentang pemilihan politik, sehingga mampu saling merasional hal lain yang bersifat fitnah dan hoax. Ini tujuan sekolah dari kader ini, agar para kader mengerti tentang itu,” kata Rahmat. 

Ia berharap SKPP nantinya akan menjadi simpul-simpul penggerak pengawas partisipatif di masyarakat. Setiap program-program sosialisasi Bawaslu, program-program pendidikan politik dari Bawaslu harus bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. SKPP ini, lanjutnya, digagas oleh Bawaslu RI sebagai bagian yang bertujuan untuk menyebarkan dan mendorong semangat dan inisiatif masyarakat dalam mengawal agenda demokrasi serta mengorganisir proses transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan teknis pengawasan pemilu bagi generasi muda. 

“Seperti satu proses yang luar biasa yang mengharapkan para kader mampu memberikan pengertian kepada masyarakat, kepada keluarganya bahwa pilihan politik adalah pilihan-pilihan yang rasional, dan pilihan-pilihan yang mengedepankan rasionalitas kemampuan seorang kepala daerah dan wakil rakyat,” paparnya.

Kegiatan dilakukan 5 Oktober sampai 8 Oktober 2021. Bupati Pulau Morotai, Benny Laos turut mengapresiasi atas terselenggaranya SKPP di Kabupaten Pulau Morotai, mengingat SKKP ini bertujuan menciptakan kader pengawas partisipatif yang berdedikasi, berintegritas dalam pengawasan proses tahapan pemilu. 

Benny berharap sekolah kaderisasi bukan hanya sebatas seremoni tetapi bagaimana Bawaslu bisa menunjukan jati dirinya sebagai instrumen penyelenggara yang memiliki kapasitas dan integritasnya. “Sebuah lembaga apapun jika tanpa integritas maka semua yang kita lakukan akan salah. Tapi saya yakin Bawaslu Morotai mampu menciptakan sebuah pesta demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Pulau Morotai,” ucap Benny dalam sambutannya. (fay)