“Ditengah pandemic Covid-19, pendapatan pedagang kian tercekik, belum lagi biaya lapak yang dipatok oleh oknum yang bersangkutan mencapai puluhan juta rupiah setiap lapak, namun lapak yang dibayar melalui hasil keringat tersebut, kini terancam akan dibongkar dengan alasan menyalahi tata ruang,”

TERNATE – Setiap bangunan yang berdiri diatas kawasan yang melanggar tata ruang harus dibongkar, termasuk lapak pedagang yang ada di samping pasar sabi-sabi. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan, nanti pada waktunya akan tetap di bongkar juga. “Harus di bongkar,” katanya, Senin (25/10/2021).

Pembongkaran lapak itu, kata dia, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. “Bahwa peruntukan lahan harus sesuai dengan tata ruang yang ada,” ungkapnya. Dia menyebut, bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan. “Kalau tidak sesuai, maka itu melanggar aturan,” tegas dia. Hasil penulusuran Fajar Malut di lapangan selama beberapa hari, berdirinya beberapa lapak yang melanggar tata ruang bukan berdiri dengan sendirinya, atau dibangun oleh pedagang. Namun hal itu tentunya dibangun oleh mereka yang berseragam.

Pemberian izin atau menempati lapak itu bukan secara cuma-Cuma, namun diduga puluhan juta rupiah menjadi transaksi untuk bisa mendapatkan 1 unit lapak tersebut, walaupun disebutkan pendirian lapak tersebut menyalahi tata ruang.

Sebagai pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Ternate, Walikota Ternate Tauhid Soleman, harusnya mampu mengendalikan bawaannya, jual beli lapak yang terjadi selama ini terkesan dibiarkan, padahal harga 1 unit lapak yang berukuran sekitar 3 x 4 meter harganya bisa mencapai jutaan rupiah yang bi bayarkan langsung ke sejumlah oknum.

Sementara bangunan di samping pasar sabi-sabi yang sebutkan menyalahi tata ruang, bukan baru pertama dilakukan pembangunan kemudian di segel, namun pembangunan itu dilakukan selama 2 tahap, yaitu tahap pertama berada di bagian tengah menghadap ke selatan dengan dinding yang terbuat dari beton, sementara tahap kedua dilakukan pembangunan hingga mendekati jalan raya, pembangunan itu justru menarik perhatian kemudian di segel oleh instansi terkait. Padahal puluhan juta rupiah milik pedagang telah mengalir ke kantong pribadi oknum instansi terkait.(cim/cr-02)