WEDA – Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd Rahim Odeyani menerima tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka melaksanakan Survey Research Meeting (SRM) di kantor bupati, Rabu (3/11/2021).
Kepada awak media Wabup menyampaikan, kehadiran tim dari Kemenko Marves itu dalam rangka riset atau kajian maupun survei, sehubungan dampak ekonomi dan sosial atas keberadaan kawasan industri yang ada di Weda. “Sehingga tadi dalam pertemuan itu saya sudah sampaikan dampak sosial dan ekonomi yang kita alami di Halteng terkait dengan keberadaan IWIP,” jelas Wabup.
Jadi hasil survei itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Universitas Padjajaran, Bandung, Unkhair Ternate, Pemprov Malut, Pemkab Halteng, LSM, dan masyarakat. “Jadi survei itu sementara lagi diolah datanya,” akunya.
Menurut Wabup, sejumlah poin-poin penting telah ia sampaikan berkaitan dengan dampak sosial, salah satu dampak sosial atas kehadiran PT IWIP ini, salah satu contoh itu telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan karyawan perusahan tersebut. “Ribuan orang yang bekerja di IWIP itu juga mengakibatkan dampak sosial itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, perihal dampak ekonomi Wabup menjelaskan, dampak secara tidak langsung adalah yang hari ini dirasakan oleh masyarakat hampir telah melakukan satu upaya dan berusaha menyiapkan usaha, misalnya kos-kosan dan sebagainya. Dan dampak langsung terhadap keberadaan IWIP ini adalah ketersediaan tenaga kerja.
“Hari ini di Malut hampir semua suku terwakili di PT. IWIP, tetapi saya katakan ini harus dilakukan evaluasi karena penempatan tenaga kerja lokal kita hanya pada posisi low management. Ini menurut saya dampaknya belum terlalu baik,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Wabup meminta PT IWIP harus memikirkan tenaga kerja lokal kita di Malut dan khususnya di Halteng itu harus dipromosi ke level middle management. “Sehingga mereka yang memiliki skill dan SDM itu tidak lagi berada di bawah, bahkan sebagai pekerja buruh kasar,” tegasnya.
Selain itu, dampak lingkungan, ini juga harus diperhatikan oleh PT IWIP maupun Kementerian terkait. Karena menurutnya, kawasan industri yang ada di Halteng merupakan program pemerintah pusat bukan program Pemda. “Program ini dicanangkan oleh presiden Jokowi yang dituangkan dalam RPJMN bahkan RKP (rencana kerja pemerintah) tahun 2022, tapi saya membaca RKP pempus ini masih dalam program nasional namun penganggarannya dibiayai oleh swasta, ini menurut saya tidak terlalu sempurna,” pungkasnya.
Selain itu, Ketua DPD Nasdem Halteng itu menegaskan, persoalan kawasan industri tersebut harus diperhatikan oleh kementerian/lembaga terkait, sehingga program mereka di kementerian/lembaga terkait itu juga bisa di dorong ke Halteng dalam rangka untuk mendukung kawasan industri yang ditetapkan oleh Presiden.
“Saya ambil contoh, Kementerian PUPR, memang saya lihat sudah jalan bahwa Kemen PUPR mendesain programnya itu juga masuk di Halteng itu luar biasa,” sebutnya.
“Misalnya, ruas jalan Weda -Sagea dan Sagea-Patani. Tetapi di kementerian yang lain itu belum terlihat seperti Kementerian Pertanian, kementerian Perikanan, kemudian kementerian perdagangan bahkan kementerian pendidikan, soal bagaimana percepatan infrastruktur terhadap lembaga pendidikan Politeknik itu harus dipercepat,” bebernya.
Sehingga kata Rahim biasa Wabup disapa, Pemda bisa menyiapkan SDM untuk bisa dikirim dan bekerja di PT. IWIP dan bisa ditempatkan pada posisi middle management itu. “Itu maksud saya,” paparnya.
Selain itu juga Rahim mengaku program pemerintah pusat ini pertama harus didorong dan didukung oleh seluruh kementerian/lembaga maupun oleh Pemprov Malut. “Artinya Pemprov jangan membiarkan pemda Halteng berjalan sendiri,” ujarnya.
“Tetapi lewat pemprov bisa memfasilitasi dan mediasi Pemda Halteng kepada pemerintah pusat agar program mereka yang tersebar di seluruh lembaga kementerian dan lembaga terkait lainnya itu bisa di dorong ke Halteng agar program dan cita cita Presiden Jokowi untuk menetapkan kawasan industri itu dapat tercapai, itu perlu dipertimbangkan,” tutup Rahim. (udy)