JAILOLO – Kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menghapus honorer di instansi  membuat para kepala daerah pusing tujuh keliling, tak terkecuali Bupati James Uang.

Kendati kebijakan itu mulai diberlakukan pada tahun 2023,  James sudah pusing dan dilematis mengambil langkah untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat .

Menurutnya, penghapusan honorer merupakan pilihan yang dilematis. Karena itu, ai masih berpikir ulang rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat itu.

“Para non ASN ini setiap bulan sudah menerima honor yang sedikit, kita diinstruksikan untuk memberhentikan mereka. Tentu ini merupakan dua pilihan yang sangat dilematis,” kata James kepada sejumlah awak media pekan kemarin.

James mengatakan, dengan kondisi daerah seperti ini, ketika para tenaga honorer ditiadakan, maka secara langsung sudah menambahkan daftar jumlah pengangguran. Apalagi, kondisi Halbar saat ini, lapangan kerja  sempit.

“Yang ada hanya tani, nelayan dan sebagainya.  ini sudah tentunya kita menambah angka pengangguran di negeri sendiri,” ungkapnya

Meski James mengaku sudah mendapatkan informasi wacana penghapusan tenaga honorer tersebut dari pusat. James bersikukuh tetap mempertimbangkan dari segi aspek lain.

“Kita tidak serta-merta langsung menghilangkan para tenaga honorer begitu saja karena kita harus mengkaji dampak sosialnya, apalagi kehilangan lapangan pekerjaan walaupun nilainya sedikit. Pemda masih mempertimbangkan itu,” tandasnya. (Ais)