TERNATE- Capaian retribusi pasar yang di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate pada awal tahun ini meningkat, dari yang targetkan dalam APBD 2022 sebesar Rp12, 12.512.531.191, karena sampai triwulan satu tahun ini berdasarkan daftar capaian retribusi per 23 Maret 2022 menyebutkan Disperindang sudah mencapai Rp 2.917.334.423.

“Sekarang kan sudah mendekati 3 miliar. Jadi saya optimis, bahwa di bulan Maret ini kita bisa mencapai angka 3 miliar,” dmikian dikatakan Sekretaris Disperindag Kota Ternate Muchlis Djumadil pada Senin (28/3) kemarin.

Menurutnya, jika capaian retribusi tiap triwulan tetap konsisten pada angka 3 miliar. Maka sampai pada triwulan keempat, target yang di tetapkan sebesar Rp 12.512.531.191 dapat tercapai di tahun ini.

“Targer PAD kita tahun ini kan 12,5 miliar. Kalau kita konsisten satu bulan 1 miliar atau bahkan lebih, maka dalam satu tahun kita bisa capai target 12,5 miliar,” sebutnya.

Dikatakannya, capaian retribusi ini cukup maksimal, paska  pengelolaan retribusi pasar grosir dan pertokoan dikelola oleh Disperindag meski sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah (BP2RD). Namun dia enggan, membandingkan reribusi saat di kelola Disperindag dengan BP2RD.

Muchlis mengklaim, capaian Retribusi ini membaik karena kedisiplinan petugas penarikan retribusi di tingkatkan. Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan penagihan pada ruko dan lapak. Bahkan kata dia, pedagang yang menempati ruko yang menunggak pembayaran retribusi di tertibkan.

“Kalau mereka tidak bayar, kita berikan sanksi berupa penyegelan sementara, kalau sudah lunasi baru dibuka lagi,” katanya.

Dikatakannya, objek retribusi pasar sendiri berjumlah sekitar 2.000 lebih, dari jumlah itu, 1.700 diantaranya adalah pengguna ruko/lapak. Kemudian sekitar 700 lebih lainnya adalah pedangang harian seperti Barito dan lainnya.

Sementara petugas penagih retribusi yang dimiliki Disperindag, jumlahnya sebanyak 60 orang, yang dibagi pada 36 titik penagihan/pasar, yang di koordinir oleh masing-masing koordinator.

Dia menjelaskan, mekanisme yang di terapkan untuk menghindari kebocoran yakni pertugas penagih retribusi ketika sudah selesai melakukan penagihan langsung menyerahkan ke koordinator, untuk selanjutnya dari koordinator menyetorkan ke bendahara.

“Dan setiap hari seperti itu, kordinator langsung setor ke Bendahara, jadi koordinator punya tanggung jawab yang cukup besar. Karena selain menyetor, dia juga harus intens menjaga petugas di lapangan jangan sampai terjadi kebocoran,” terangnya.(cim)