TERNATE – Pemkot Ternate menargetkan pada 2023 mendatangkan, alokasi DAK dari kementrian keuangan meningkat. Untuk itu sejumlah OPD pada Pemkot Ternate diminta menyiapkan data penunjang DAK untuk di instal pada aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).
Rapat yang berlangsung di kantor Bappelitbangda Kota Ternate itu melibatkan sejumlah OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam persiapan pengusulan DAK tahun 2023, diantaranya adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispersip), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Kepala Bappelitbagda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rapat itu bertujuan untuk menyampaikan ke OPD agar menyiapkan data penunjang DAK , sebelum diinput ke aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).
“Tujuan kami adalah, ingin memastikan bahwa sebelum penginputan data ke aplikasi Krisna, setiap OPD pengelola DAK sudah harus menyiapkan data penunjang DAK,” katanya pekan kemarin.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menghindari kejadian di 2021 lalu, dimana saat penginputan DAK untuk 2022, ada sejumlah OPD datanya tidak lengkap sehingga tidak mengusulkan DAK, akhirnya OPD tersebut tidak mendapat alokasi DAK 2022.
“Padahal data itu sederhana dan mudah sebenarnya. Sehingga tujuan dari rapat bersama OPD pengelola DAK ini juga adalah untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dan kendala mereka di tahun kemarin sehingga tidak mendapat DAK tahun ini,” sebutnya.
OPD pengelola DAK kata Rizal, diminta untuk menginput data ke aplikasi Krisna tahun ini, meski penginputan di batasi sampai akhir April nanti.
“Jadi masih ada waktu. Dan saya sudah tekankan ke OPD untuk lengkapi data dari sekarang. Jangan menunggu sampai tiba saat penginputan, baru data-datanya mulai dicari dan dikumpulkan,” tegasnya.
Pihaknya menurut Rizal, telah menyampaikan ke OPD untuk selalu terbuka jika terkendala saat penginputan.
“Kuncinya ada di data. Saat rapat tersebut juga diundang para admin di masing masing OPD yang bertugas untuk menginput data. Saya mewanti wanti ke mereka bahwa setiap kali penginputan, progresnya harus dilaporkan ke Bappelitbangda,” terangnya.
Dia menjelaskan, penginputan ini penting untuk dilakukan, meski datanya belum lengkap karena masih bisa di lengkapi data pendukungnya, di saat vetifikasi faktual dari Kementrian, asalkan OPD dapat menginput usulan program kegiatan ketika lokasi prioritas (Lokpri) dalam aplikasi Krisna sudah dibuka.
“Tapi jangan sampai tidak input. Input saja. Misalnya di Dinas Pariwisata ada pembangunan fasilitas kamar mandi untuk destinasi wisata, itu diisi saja, nanti data-data pendukungnya sambil jalan kita lengkapi,” kata mantan Kadis DKP ini.
Rizal mengisahkan, seperti yang terjadi di Disperindag saat pengiputan DAK 2021. Menurutnya, saat itu Disperindag sudah mendapat dua kali kesempatan dari Kementrian untuk pembangunan UMKM center. Hanya saja terkendala lahan di Tobololo, padahal terkait lahan ini kata Rizal bisa diubah, yang penting masih masuk pada zona Kecamatan Ternate Barat.
“Hanya karena mereka (Disperindag, red) cara mahaminya kurang tuntas, akhirnya gagal dapat DAK 2022 untuk bangun UMKM center. Saya sudah tekankan ke mereka, tahun depan harus rebut DAK itu,” tegasnya.(cim)