JAILOLO – Bupati james Uang mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat soal warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

James mengatakan, KPK mewanti-wanti kepada pemerintah daerah agar tidak improsedur dalam menjalankan program. Setiap program, kata dia,, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada tingkat realisasi program harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada pertemuan langsung dengan KPK di Kota Ternate berapa pekan lalu, kita  pimpinan daerah di Malut diwanti-wanti banyak hal. KPK akan mulai menelusuri program kita mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai implementasinya,” kata James dalam sambutannya pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Halbar di Aula Bidadari, Kantor Bupati Halbar, Senin (04/04/2022) kemarin.

Bupati juga di kesempatan tersebut menegaskan kepada setiap jajaran OPD hingga sampai ke tingkat desa di bawah pemerintahan James Uang dan Djufri Muhammad (JUJUR) tidak ada yang diseret ke meja hijau (pengadilan).

Meski begitu, penegasan James ini kontras dengan fakta di lapangan. Salah satunya dugaan intervensi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Buktinya, satu langkah yang diambil oleh pemerintah setempat soal pembelian sapi kurban oleh desa dengan menggunakan dana desa tahun 2021 lalu. bahkan, kaus itu hingga kini kasus tersebut masih dipersoalkan.

Berdasarkan data Fajar Malut, kebijakan pembelian sapi kurban oleh pemerintah desa terkesan dipaksakan  yang jelas-jelas tidak termuat dalam regulasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Padahal, kata James, dalam perencanaan yang sudah termuat dalam APBD hingga realisasi yang dilakukan terdapat rekayasa dokumen,  pihak KPK cepat mengetahui titik modus temuannya.

“KPK bilang bagini. Kami membaca APBD kami sudah tahu dimana modus indikasi korupsi. Maka saya harap, kita harus bekerja dengan hati-hati, taat semua asas norma yang ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku,” harap orang nomor satu Pemkab Halbar itu.

James berharap, di era pemerintahan dia dan Djufri  tidak ada satu orang yang diseret ke meja hijau. Karena itu, ia meminta semua harus kerja profesional taat seluruh ketentuan yang berlaku sehingga semua program berjalan lancar dan aman, tidak keluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Dan itu dalam pemerintahan kami, Jujur,” kata dia.

Untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi, mantan anggota DPRD 4 periode itu mengaku, pihak pemda akan bekerja sama dengan Kejari Halbar mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Halbar.

“Kami meminta pak Kejari terlibat dari awal. Jadi kalau pak Kejari mendampingi OPD, itu bukan mencari kesalahan, tapi mengawal agar bisa terhindar dari penyalahgunaan. Sebab KPK menegaskan bahwa uang negara yang sudah keluar itu harus untuk masyarakat, dalam hal pembangunan,” tandas James. (ais)