JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu menggelar forum diskusi Optimalisasi Dana Transfer Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Sabtu (04/06/2022).
Forum diskusi yang berlangsung diruang meeting Redtop Hotel, jalan Pacenongan, Jakarta Pusat, Bupati Aliong Mus memaparkan, pasal 285 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan sumber tiga sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh pemda diantaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
Untuk itu ia menambahkan, pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu sebagian besar masih tergantung pada alokasi dana transfer pemerintah pusat, sedangkan PAD masih relatif sangat rendah.
Sehingga perlu dioptimalkan dana transfer daerah yang mencakup DAU, DBH dan DID untuk menjawab kebutuhan pembangunan di kabupaten Pulau Taliabu.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi instrumen utama untuk mendorong Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pemulihan Ekonomi Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu,” katanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Pulau Taliabu itu pun lantas menegaskan kepada seluruh bawahannya ditingkat OPD agar dapat memahami secara lebih dan menyiapkan data pendukung sesuai kondisi daerah.
“Seluruh OPD akan dibimbing oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memahami kondisi daerah, data-data dukung, kebijakan dan strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan optimalisasi dana transfer daerah di Kabupaten Pulau Taliabu,” jelasnya.
Menurut Aliong, hal tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Pulau Taliabu Tahun 2021-2026.
Melalui Forum Diskusi yang di gagas Bappeda Pulau Taliabu, Aliong juga menekankan beberapa hal penting bagi pimpin OPD, terutama Kepala Bappeda agar dapat mengkoordinasikan seluruh OPD.
Sebab dirinya menginginkan keaktifan OPD dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam hal memahami arah dan kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat tercapai sinkronisasi program dan kegiatan prioritas daerah dengan program dan kegiatan prioritas Nasional.
“Begitu juga Kepala BPPKAD, agar dapat menyiapkan data dan informasi terkait Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang harus dikoordinasikan dengan sekretaris saerah dan seluruh OPD pendapatan sehingga dapat dirumuskan program dan kegiatan riil dalam rangka peningkatan PAD yang diusulkan dalam RKPD 2023 dan RENJA perangkat daerah Tahun 2023,” tegasnya.
Politikus partai Golkar itu berharap melalui forum tersebut OPD dapat memahami kebutuhan data pokok atau data dukung yang harus disiapkan guna mendukung usulan optimalisasi dana transfer pemerintah pusat.
“Kebutuhan data pokok yang diminta harus dapat dipenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya. Menutup sambutannya, Aliong Mus tak lupa berterima kasih pihak Kemendagri dan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga terkait yang berperan dalam kegiatan tersebut.
“Kami berharap semua yang kita bahas dalam forum diskusi pada akhirnya dapat direalisasikan untuk optimalisasi dana transfer sehingga terwujud kemandirian fiskal pemerintah kabupaten Pulau Taliabu,” tutupnya. (bro)