TERNATE – Meski sudah memasuki penghujung triwulan kedua tahun 2022, program kegiatan fisik di Pemerintah Kota Ternate belum juga jalan. Bahkan sampai kini baru 6 kegiatan fisik yang melekat di Dinas PUPR yang masuk pada tahapan pekerjaan, sisanya belum memiliki progres. Hal ini membuat Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy angkat bicara.
Muhajirin menilai, keterlambatan kegiatan Pemkot Ternate yang telah disepakati dalam APB ini disebabkan karena buruknya komunikasi antara pimpinan OPD dan bawahannya yang ada di OPD.
“Keterlambatan ini karena tidak ada koordinasi yang efektif antara OPD. Kepala OPD harus bikin penegasan supaya Kasubag perencanaan yang merencanakan program tidak boleh terlambat karena mengganggu siklus pembahasan di perubahan nanti,” ungkapnya pada Rabu (8/6/2022).
Menurut Muhajirin, mestinya di bulan Februari hingga Maret semua rangkaian perencanaan fisik sudah harus tuntas. Sehingga, di bulan April hingga Juni, program fisik yang telah direncanakan tersebut sudah bisa jalan. Dengan begitu pada Desember nanti, sebagian pekerjaan sudah bisa diselesaikan meskipun ada yang masih terbawa ke skema Perubahan anggaran.
Sehingga kalau ada yang terbawa ke perubahan kita bisa buat penyesuaian, atau di buat CCO, atau misalnya ada kekurangan yang bisa ditambahkan pada perubahan bisa diketahui.
Muhajirin Bailussy
Dengan kondisi ini, Muhajirin khawatir akan mengganggu siklus pada APBD Perubahan. “Kita khawatir jangan sampai di penghujung Desember terus ada pekerjaan yang belum tuntas dan masih butuh dana. Padahal mestinya sudah selesai di awal,” kesalnya.
Dia menyebut, keterlambatan mestinya dibicarakan sejak awal untuk dicarikan solusinya. Atau dialihkan perubahan anggaran, namun jika dalam perjalanan dan sebagian kegiatan tidak selesai dan tidak terkonfirmasi maka akan mengganggu siklus di perubahan anggaran.
“Ini supaya DPRD dan Pemerintah bicara bahwa oh untuk kegiatan ini bisa diselesaikan di tahun ini. Ini juga supaya di perubahan juga bisa ditambah, misalnya ada kelebihan di kegiatan itu bisa di dorong untuk perubahan itu,” katanya.
Dia sendiri berharap, sebelum adanya perubahan APBD agar pekerjaan fisik dapat dipacu lebih cepat sehingga progresnya terlihat. Kalau belum selesai dan diajukan penambahan anggaran kata dia, pihaknya tetap mengacu pada progres pekerjaan yang harus diselesaikan.
Untuk itu dia, meminta Wali Kota, harus tegas, dan bagi Kepala OPD menurut dia, harus memiliki inisiatif menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan tidak perlu menunggu komando.
“Saya perhatikan OPD ini tidak ada inisiatif, mereka tidak proaktif, mereka hanya menunggu perintah Pak Walikota, menunggu perintah Sekda, tidak ada Kepala OPD yang menginisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan, sampai sekarang belum kelihatan,” sebutnya.
Dengan kondisi yang ada, Muhajirin memastikan akan mempengaruhi visi-misi Wali Kota. Apalagi tidak ada kepala OPD yang punya inovasi, kreatif dan responsif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Jadi kepala OPD itu harus baca visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota langsung diterjemahkan kebawah. Dimana OPD serumpun berkoordinasi untuk menyelesaikan mana yang belum selesai, tidak boleh diam-diam,” tegasnya.
Muhajirin mendesak Wali Kota Ternate agar melakukan evaluasi terhadap pejabat Pemkot Ternate yang tidak ada inovasi. “Kalau ada OPD seperti itu Wali Kota harus evaluasi untuk diganti,” tegasnya.(nas)