TIDORE – Dalam rangka menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di tingkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan, butuh dukungan anggaran untuk berkunjung ke setiap desa-desa.

Pasalnya, dengan alokasi biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah selama satu tahun anggaran, dengan nilai sebesar Rp.200 juta pada tahun 2022, tentu membuat DPMD kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di desa-desa.

“Untuk masalah di desa-desa sangat banyak dan beragam, dari permasalahan yang dihadapi tentu membutuhkan kehadiran DPMD untuk diselesaikan, namun kami tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya masih terbatas,” ungkap Kepala DPMD Kota Tikep, Abdul Rasyid.

Ia menambahkan, DPMD butuh tambahan biaya perjalanan dinas, karena harus mengawasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang nantinya terjadi di 49 desa yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

“Kami berkeinginan agar setiap masalah yang muncul, itu bisa langsung diselesaikan saat itu juga, agar tidak mengganggu program pemerintah desa dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kami harus intens untuk melakukan kunjungan ke desa-desa agar dapat memastikan perkembangannya secara langsung,” tambahnya.

Untuk itu, Abdul Rasyid berharap, di tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat menambah biaya perjalanan di DPMD dari sebelumnya senilai Rp. 200 juta, menjadi 1 Miliar untuk satu tahun anggaran.

“Kalau biayanya ditambah 1 Miliar untuk perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah itu kami rasa sudah cukup, tapi kalau hanya sebatas mengharapkan anggaran yang ada, kami juga tidak bisa melakukan banyak kegiatan, termasuk melakukan lobi ke kementerian untuk diberi bantuan ke Pemerintah Kota Tidore, melalui desa-desa,” pungkasnya. (ute)