BOBONG – Pengelolaan Dana Desa memang masih menyisahkan masalah serius, bahkan tak ada habisnya, salah satunya di Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu.

Betapa tidak, kepala desa dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana desa sejak tahun 2018 hingga 2020. Hal ini terungkap ketika Aliansi Pemuda Taliabu Utara menggelar aksi Senin (13/4) kemarin. Aksi di depan Kantor Desa Jorjoga itu, masa aksi mendesak Bupati H. Aliong Mus agar mengevaluasi Kades Jorjoga.

“Kami minta sistem pemerintah Desa Jorjoga diperbaiki karena tidak transprasi dalam pengelolaan anggaran, baik DD maupun ADD,” kata Koordintor lapangan Aliansi Pemuda Talut, Suratno ketika menghubungi Fajar Malut, kemarin. Suratno mencontohkan, Kades Jorjoga mengadakan Musyawarah Desa secara sepihak tanpa melibatkan aparat desa. Bahkan, kades pun sering menghilang dari desa. “Kami meminta kades menetap di desa apabila tidak ada urusan di kabupaten,” tandasnya.

Masalah lian adalah, ungkat Suratno, anggaran PKK juga belum direalisasi serta menyalurkan anggaran pemuda sesuai dengan yang tercantum dalam RAB. Begitu pula infrastruktur jalan yang telah rusak belum juga diperbaiki

“Kami minta kades menyampaikan laporan pertanggung jawaban anggaran mulai Tahun 2018, 2019 dan transparansi pengelolaan DD dan ADD tahap I tahun 2020, membayar gaji dan tunjangan aparat desa tanpa terkecuali,” desak massa aksi. BPD juga diminta menjalankan tugas sesuai dengan fungsi BPD yang tidak tebang pilih. disamping itu, meminta agar sekdes segera mengundurkan diri karena tidak bertugas sebagaimana mestinya.

Parahnya lagi, berdasarkan perkembangan informasi terkait penanganan Covid-19 ini, semua desa desa tetangga diberikan bantuan yang dibelanjakan melalui APB-Des, sementara pemerintah Desa Jorjoga enggan berbuat demikian. “Kita anggap tidak peka terhadap penanganan covid 19 ini,” cetusnya. (bro)