SOFIFI – Penanganan penyebaran pendemi covid-19 oleh tim gugus tugas Provinsi Maluku Utara (Malut) dianggap belum maksimal. Upaya penanganan maupun pencegahan pun di lapangan belum merata sesuai SOP. Ketua Pengawasan dan Penanganan Covid-19, DPRD Provinsi Malut Ishak Naser mengemukakan, penyebab penanganan penyebaran virus ini lantaran minimnya dukungan angaran. Sebab, ketika pihaknya melakukan kunjungan di lapangan, yang ditemukan adalah masalah keluhan biaya operasional yang terbatas.

“Ini yang menyebabkan para tenaga di lapangan melakukan pelayanan belum merata sesuai SOP,” kata Ishak, ketika dikonfirmasi Fajar Malut, Senin (13/4). Menurutnya, karena gugus memerlukan suplay peralatan, apalagi di lokasi titik tertentu perlengkapan APD saja masih kurang. Sebagai contoh, sebagian petugas di bandara yang tidak diberikan sarung tangan.

“Ini kemungkinan besar terjadi kontak fisik, kemudian apakah mereka kembali ke keluarga disterilisasi dulu ataukah bagaimana?. Jik tidak, maka kita tidak tahu mereka kembali ke rumah nanti,” ungkapnya.

Tujuan terbentuknya tim gugus adalah memutus mata rantai penyebaran virus. Karena itu, menurut Ishak, harus tim gugus harus maksimal dengan dukungan peralatan. “Tujuan kita untuk memutus matarantai ini, maka harus diperketat tidak boleh main-main. Dan ini butuh dukungan anggaran,” tegasnya.

Dukungan anggaran ini , lanjut Ishak, harus sesuai amanat Perpu dan Permendagri. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu realokasi menangani aspek kesehatan dan refocusing menata kembali anggaran untuk penanggulangan covid-19 ini dari sisi sosial ekonomi.

“Saat ini realokasi yang terpenting perlu dipercepat untuk Penanganan sektor kesehatan, di dalamnya untuk tim gugus juga, kemudian baru diikuti dengan refocusing, jadi kelemahan saat ini anggaran belum tuntas sehingga pembiayaannya masih meraba-raba,” terangnya, seraya mengatakan, lemah atau tidaknya aspek koordinasi ini juga tergantung dukungan anggaran.

“Kemarin kami sudah minta gubernur harus lebih serius untuk segera mendorong ini. Pak gubernur jangan hanya menonton, panggil stafnya dan dipercepat,” sambungnya. Mengenai dukungan anggaran Rp. 148 miliar yang diwacanakan, pansus juga sudah pertanyakan dan saat ini pemerintah daerah  beralasan masih menyusun. Rencana Senin atau Selasa pekan depan baru final. “Kami menunggu, hari Selasa sudah selesai baru kita panggil untuk dicek dan disetujui,” ujarnya.

Prinsipnya, tambah Ishak, DPR sudah bekerja maksimal sesuai tupoksi, meski masih banyak kekurangan dan gugus butuh dukungan anggaran. “Kami sudah memberikan saran, tergantung gubernur mau mengambil langkah atau memberikan delegasi penuh kepada bawahan,” tambahnya. (iin)