TIDORE – Menindaklanjuti edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait dengan penghapusan tenaga non ASN alias honorer di tahun 2023 mendatang, dan akan digantikan dengan outsourcing sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) telah melakukan pendataan bagi semua pegawai honor yang ada di Kota Tikep.

Menurut Kepala BKPSDM Tikep, Rusdy Thamrin, jumlah pegawai honor di Kota Tikep secara keseluruhan sebanyak 3.000 orang. 

Jumlah ini belum dapat dipastikan secara resmi, karena saat ini BKPSDM masih melakukan pendataan dan verifikasi bagi pegawai honor. Pendataan tenaga honorer ini, diluar dari Cleaning Service dan security.

“Untuk sementara total tenaga honor yang didata itu sebanyak 3.000 lebih, namun angka ini belum resmi karena sementara masih dilakukan verifikasi,” tuturnya.

Ia melanjutkan, pendataan honorer yang dilakukan oleh Pemkot Tikep, sebatas melanjutkan perintah dari Menpan RB. Kendati demikian nasib honorer kedepan belum dapat dipastikan skemanya seperti apa, jika sudah dilakukan penghapusan.

“Di tahun 2023 mendatang, itu model seleksi yang dilakukan seperti apa kami belum tahu, karena belum ada juknis yang dikeluarkan untuk rekrutmen tenaga honorer berdasarkan kebutuhan,” tambahnya.

Hanya saja, jika ke depan pemerintah pusat membuka rekrutmen tenaga honor, minimal data pegawai honor yang ada di Kota Tidore sudah ada di Menpan RB, sehingga memudahkan bagi pegawai honor untuk melakukan proses seleksi.

“Penginputan data itu dilakukan oleh pegawai honorer secara langsung melalui akun yang mereka punya, jadi setelah mereka melakukan penginputan itu datanya langsung masuk ke BKN,” tuturnya. (ute)