TIDORE – Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) oleh Tim Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Republik Indonesia, Tim Inspektorat Jenderal Kemendag RI, BPKP Perwakilan Maluku Utara dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berlangsung di Aula Sultan Nuku.

Membacakan sambutan Walikota pada rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo mengatakan, hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Kota Tidore, karena untuk kesekian kalinya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi sampel pelaksanaan monev capaian MCP oleh tim KPK di wilayah Maluku Utara.

“Kunjungan kali ini sungguh menarik, karena sedikit berbeda dan dihadiri pula oleh tim dari Itjen Kemendagri yang saat ini menjadi evaluator atas seluruh capaian 8 area intervensi, dan BPKP sebagai pendamping dalam mendorong percepatan pemenuhan indikator sub indikator masing-masing area intervensi,” tutur Ismail.

Lebih lanjut Ismail mengatakan, komitmen Walikota untuk meningkatkan capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022, sementara waktu berdasarkan tayangan data capaian pada aplikasi MCP, dimana saat ini capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 berada pada posisi ke-3 Provinsi Maluku Utara dengan total nilai capaian 32 persen.

Nilai capaian sementara MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 tersebut jika dibandingkan dengan nilai MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 yang mencapai 73 persen, tentu menunjukan progress penyediaan dan penginputan data yang belum signifikan pada beberapa area intervensi, seperti perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Kepala Bapelitbang, Kepala BPKAD, Kelapa BKPSDM dan Kepala BAPENDA agar segera menyediakan dan menginput kekurangan data sub indikator yang belum terpenuhi sesuai area intervensi yang menjadi kewenangan, kami juga sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari tim KPK, ITJEN Kemendagri maupun dari tim BPKP agar capaian MCP Pemerintah Kota Tidore sebagaimana diharapkan dapat terwujud secara maksimal,” imbuh Ismail.

Sementara, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V KPK Republik Indonesia, Dian Patria dalam paparannya mengatakan, tujuan kunjungan adalah untuk melakukan koordinasi dan supervisi.