TERNATE – Pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Ternate untuk kebutuhan nelayan dipastikan tidak terakomodir tahun ini, kepastian ini setelah Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate pada Kamis (2/2/2023) pekan kemarin. Dalam rapat itu terungkap kalau pokir DPRD untuk armada nelayan tidak dialokasikan penganggarannya melalui dana alokasi umum (DAU) tahun 2023.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Sudarno Hi. Taher mengatakan, rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate untuk memastikan pokok pikiran (pokir) DPRD, dimana kurang lebih sebanyak 24 unit armada 2 GT dan 3 GT bersumber dari pokir DPRD.
“Sehingga Komisi II mengingat ke Dinas Perikanan untuk menyaring dan mengecek dilapangan setiap proposal yang masuk, meskipun proposal tersebut berasal dari DPRD untuk bisa memastikan bahwa penerima bantuan itu berprofesi sebagai nelayan,” katanya, pada pekan kemarin.
Hal ini kata dia, untuk mengantisipasi agar kedepan nanti tidak ada kesalahan yang terjadi, sehingga penerima bantuan ini tepat sasaran baik berasal dari pokir DPRD maupun musrenbang.
“Namun hal itu tidak diakomodir melalui DAU, karena yang ada saat ini tinggal dari DAK sementara untuk penerima bantuan melalui DAK ini dari Dinas Perikanan sudah memiliki data penerima bantuan, sebab sesuai dengan proposal nelayan yang diberikan secara langsung ke OPD itu yang kemudian disampaikan ke Kementrian untuk mengakomodirnya,” jelasnya.
Sehingga dalam rapat itu Komisi II mempertanyakan pokir DPRD tersebut, penjelasan yang diterima dari Dinas Keluatan dan Perikanan bahwa pokir tersebut akan diakomodir melalui dana insentif daerah (DID), terkait ini Komisi II mengingatkan untuk DKP mengutamakan pokir DPRD.
“Karena pokir ini berasal dari aspirasi masyarakat bukan dari partai, sehingga penting untuk diakomodir. Kita juga minta kualitas bantuan nanti harus sesuai dengan RAB (rencana anggaran dan biaya),” tandasnya.
Menurut dia, tahun ini sebanyak 12 miliar anggaran yang bersumber dari DID yang dilucurkan yang akan terdistribusi ke seluruh OPD, sebagai upaya penanggulangan dampak inflasi termasuk DKP untuk mengantisipasi kelangkaan ikan di Kota Ternate.
“Tahun ini sebanyak 22 unit dimana armada ini pengganggarannya bersumber dari DAK yaitu sebanyak 10 unit 2 GT dan 12 unit untuk 3 GT, memang awalnya diploting sekitar 30 unit lebih tapi karena pokir tidak terakomodir sehingga jumlahnya berkurang,” tutupnya.(cim)